SULTENG RAYA – Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parmout) melakukan konsultasi ke Kementerian Pertanian (Kementan) RI di Jakarta, Kamis (2/7/2026) untuk memperjuangkan bantuan sarana produksi pertanian serta perbaikan infrastruktur irigasi bagi petani di Kabupaten Parigi Moutong menjelang musim tanam 2026–2027.
Kunjungan yang berlangsung di Ruang Direktorat Pestisida, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto. Turut hadir anggota DPRD lintas komisi, yakni Suyadi, Moh. Irfa’in, Rusno Tandriono, Arnol, Salimun Mantjabo, dan Sami. Rombongan diterima oleh perwakilan Kementan RI, Lolitha Tasik Taparan.
Dalam pertemuan tersebut, Sayutin Budianto meminta pemerintah pusat memberikan kepastian bantuan pestisida bagi petani mengingat sejumlah wilayah di Parigi Moutong berpotensi menghadapi serangan hama wereng, ulat grayak, dan tikus sawah pada musim tanam mendatang.
“Prinsip kami jelas, petani harus memiliki kepastian sarana produksi sebelum musim tanam dimulai. Jangan sampai lahan sudah siap, tetapi pestisida belum tersedia,” ujar Sayutin.
Selain memastikan ketersediaan pestisida, DPRD juga menekankan pentingnya transparansi dalam penyaluran bantuan. Moh. Irfa’in meminta agar proses distribusi dilakukan secara terbuka, sementara Salimun Mantjabo, Arnol, dan Sami mengusulkan agar jadwal penyaluran serta kuota bantuan untuk setiap kecamatan diumumkan secara jelas guna mencegah penyimpangan.
Pada kesempatan yang sama, Rusno Tandriono mengusulkan percepatan perbaikan jaringan irigasi di Desa Palasa, Kecamatan Palasa. Menurutnya, rehabilitasi irigasi menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan produktivitas lahan sawah sekaligus mendukung efektivitas pengendalian hama.
Sementara itu, Suyadi menyoroti tingginya intensitas serangan hama di Kecamatan Mepanga dan Ongka Malino yang menerapkan pola tanam IP300 atau tiga kali tanam dan panen dalam setahun. Kondisi tersebut menyebabkan siklus hama tidak terputus sehingga biaya produksi petani terus meningkat.
Ia meminta Kementan mengoptimalkan peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam pendampingan Pengendalian Hama Terpadu (PHT), serta memberikan bantuan insektisida dan rodentisida melalui Dinas Pertanian untuk membantu meringankan beban petani.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Lolitha Tasik Taparan menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPRD Parigi Moutong yang aktif menyampaikan aspirasi petani secara langsung kepada pemerintah pusat.
Menurutnya, seluruh usulan akan ditindaklanjuti dengan meminta DPRD bersama Dinas Pertanian segera melengkapi data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), peta sebaran hama, serta dokumen usulan rehabilitasi irigasi Palasa sebagai bahan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP).
“Untuk periode musim tanam 2026–2027, kami berupaya mengantisipasi kekosongan pestisida di wilayah rawan. Pendampingan Pengendalian Hama Terpadu serta dukungan logistik pengendalian hama akan kami sinkronkan dengan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah,” kata Lolitha.
Kunjungan kerja tersebut ditutup dengan komitmen DPRD Kabupaten Parigi Moutong untuk terus mengawal realisasi bantuan pestisida, penguatan pendampingan penyuluh, dan usulan perbaikan infrastruktur irigasi guna mendukung peningkatan produktivitas serta kesejahteraan petani di Kabupaten Parigi Moutong. AJI
