RAYA- Berdasarkan kajian Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (2024), PPDB berhasil menurunkan kesenjangan hasil belajar, terutama dalam literasi dan numerasi, antara sekolah dengan 20 persen status (SSE) teratas dan sekolah median di jenjang SMP dan SMA.

Sistem PPDB yang berlaku saat ini memberikan kesempatan sekolah menerima peserta didik dari latar belakang ekonomi yang lebih beragam dan capaian hasil belajar tingkat sekolah cenderung lebih merata antarsekolah.

“Penerimaan Peserta Didik Baru yang obyektif, transparan, dan akuntabel merupakan kunci mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bebas diskriminasi, dan berkualitas,” disampaikan Direktur Sekolah Dasar, Muhammad Hasbi pada webinar Silaturahmi Merdeka Belajar (SMB) pada Kamis (20/6/2024).

Kebijakan PPDB yang saat ini diterapkan merupakan kebijakan yang terus menerus disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi. Kemendikbudristek berharap agar pelaksanaan PPDB yang diterapkan sejak 2017 ini dapat semakin relevan dengan situasi dan kondisi setiap daerah. “Kami mendorong setiap pemangku kepentingan, utamanya pemerintah daerah terus melakukan refleksi yang nantinya menjadi modal pelaksanaan PPDB selanjutnya,” kata Hasbi.  

Muhyiddin Mustakim selaku Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Makassar mengungkapkan proses penyusunan petunjuk teknis (juknis) PPDB Kota Makassar dilakukan secara bertahap dengan berbasis data. Dinas Pendidikan melakukan evaluasi dan perencanaan berdasarkan hasil evaluasi berbasis data yang ada. Untuk kemudian dilakukan penyusunan juknis sesuai Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 dan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 47 Tahun 2024.

“Berdasarkan data di Dapodik, selanjutnya diadakan pemetaan kondisi dan kesiapan SD yang akan menerima lulusan PAUD. Begitu juga kesiapan SMP dalam menerima lulusan SD,” ungkap Kadisdik Kota Makassar.

Merespons terbatasnya sekolah negeri di kota Makassar, Dinas Pendidikan kota Makassar melibatkan sekolah swasta dalam proses PPDB dalam menyediakan daya tampung. Pemerintah Kota Makassar menjamin semua anak usia sekolah dapat bersekolah. “Wali Kota Makassar telah menetapkan program wajib belajar 10 tahun, yaitu 9 tahun pendidikan dasar dan 1 tahun di PAUD,” kata Muhyiddin.

Lebih lanjut, untuk memberikan akses pendidikan kepada masyarakat di wilayah perbatasan, kuota untuk jalur zonasi ditetapkan sebanyak 75 persen untuk SD, dengan Rincian 70 persen untuk warga di dalam kota Makassar dan 5 persen untuk warga di perbatasan kota. “Untuk memberikan akses pendidikan yang menyeluruh, seluruh sekolah di kota Makassar merupakan sekolah inklusif, sehingga peserta didik dengan disabilitas juga bisa mengakses sekolah-sekolah negeri tersebut dengan jalur afirmasi,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jejaring Pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aida Ratna Zulaiha menilai bahwa sistem PPDB saat ini telah berlangsung dengan baik untuk membuat pemerataan. Namun, ia memberikan sejumlah catatan agar proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) lebih berintegritas. Salah satunya adalah dengan memberikan sanksi kepada pelaku kecurangan. Khususnya, apabila kecurangan yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur, maka harus dilakukan verifikasi dan pembuktian di lapangan terhadap data pendaftar atau calon peserta didik.

Aida menekankan bahwa sanksi yang diberikan harus memberikan efek jera agar oknum tidak melakukan kecurangan, baik secara administratif maupun melalui suap, gratifikasi, ataupun pemerasan. “Jadi, kalau misalnya ada pelanggaran terhadap regulasi yang dibuat dengan melakukan penyimpangan atau fraud, harus diberikan sanksi,” ujarnya. *ENG