SULTENG RAYA – Sekretaris Kabupaten (Sekab) Banggai, Ir. H. Abdullah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah pekan kedua September 2023 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual di ruang rapat khusus kantor Bupati Banggai, Senin (18/9/2023).
Rakor zoom meeting itu juga dikuti oleh Staf Ahli Tk.II Ekonomi Keuangan Sahli, Bidang Ekkudag Panglima TNI Brigjen Eko Nursanto, unsur Kejaksaan RI, Kepala , Satgas Pangan Polri, para Gubernur, Walikota dan Bupati se-Indonesia serta instansi tergabung dalam tim pengendalian inflasi daerah.
Dalam sambutannya, Irjen Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol Drs Tomsi Tohir mengatakan, menurut dari data yang disampaikan oleh Bapanas, bahwa bantuan beras disiapkan oleh Presiden RI sebanyak 21.353.000 ton akan disalurkan untuk bulan September, Oktober dan November 2023. “Dari data yang ada, ini baru disalurkan 7 persen, yaitu sebanyak 14.997 ton, jadi penyalurannya sangat lambat. Inilah yang menyebabkan kenaikan harga beras kita naik signifikan selama satu bulan ini dan sampai dengan hari ini masih tetap naik,” kata Tomsi.
Menurut Tomsi, perintah Presiden RI, para Kepala Daerah dan Bulog untuk betul-betul bisa mempercepat penyalurannya sehingga tidak terjadi harga beras naik seperti saat ini.  “Dari data Bapenas, kebutuhan beras kita per bulan adalah sebabyak 2,5 juta ton. Jika Presiden memerintahkan untuk melaksanakan bantuan senilai 21 juta ton sementara kebutuhan kita adalah 2,5 juta ton per bulan, apabila penyalurannya ini segera, saya yakin harga beras turun dan kita terlepas dari efek psikologis,” terangnya.
Lanjutnya, jika pasar dibanjiri dengan stok yang cukup pasti beras harganya akan turun. “Oleh sebab itu, saya berharap kepada Kepala Daerah agar aktif komunikasi dengan Bulog untuk melaksanakan pembagian Bantuan Sosial (Bansos) tersebut,” harapnya.
Ia juga mengingatkan, kepada pimpinan Bulog untuk segera melakukan percepatan penyaluran. Jika teman-teman Bulog di kabupaten agak kesulitan, bisa berkoordinasi dengan TPID yang ada di kabupaten. “Untuk TPID Kabupaten/Kota segera mengkoordinasikan bagaimana caranya membantu Bulog untuk penyaluran beras tersebut,” jelas Tomsi. */MAN