Ia menambahkan, perluasan kepesertaan membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. Melalui sinergi tersebut, diharapkan semakin banyak pekerja yang memperoleh akses terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Selain perluasan kepesertaan, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai manfaat program juga menjadi perhatian. BPJS Ketenagakerjaan terus mengoptimalkan sosialisasi terkait lima program perlindungan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sesuai dengan ketentuan kepesertaan masing-masing program.
Nursalam juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi pekerja rentan yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi untuk membayar iuran secara mandiri. Dukungan pemerintah melalui alokasi anggaran daerah maupun skema pembiayaan lainnya menjadi salah satu upaya strategis untuk memastikan kelompok pekerja tersebut tetap mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
“Pekerja rentan merupakan kelompok yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Dengan dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, kita dapat memperluas perlindungan sehingga ketika pekerja mengalami risiko kecelakaan kerja maupun meninggal dunia, mereka dan keluarganya tidak harus menghadapi dampak ekonomi tersebut sendirian,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, penguatan kepatuhan badan usaha terhadap kewajiban pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi bagian penting dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini termasuk perlindungan bagi tenaga kerja pada sektor jasa konstruksi yang terlibat dalam proyek pembangunan pemerintah maupun swasta.
Melalui kegiatan kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI ini, BPJS Ketenagakerjaan berharap berbagai aspirasi dan masukan terkait perluasan kepesertaan, perlindungan pekerja rentan, peningkatan kepatuhan pemberi kerja, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penguatan kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat nasional maupun daerah.
Nursalam menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan akan terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas perlindungan bagi seluruh pekerja di Sulawesi Tengah.
“Kami berharap melalui sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dan seluruh pemangku kepentingan, tidak ada pekerja yang tertinggal dari perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan dan setiap keluarga pekerja berhak memiliki masa depan yang lebih sejahtera,” tutup Nursalam.
Kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Sulawesi Tengah diharapkan dapat menghasilkan berbagai rekomendasi strategis dalam memperkuat kebijakan di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, khususnya terkait perluasan perlindungan jaminan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, serta optimalisasi penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan. *WAN
