SULTENG RAYA – Komisi IX DPR RI melaksanakan kunjungan kerja reses ke Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka menyerap aspirasi sekaligus memantau pelaksanaan program pemerintah di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.
Kegiatan yang berlangsung pada 9 Oktober 2026, bertempat di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh BPJS Ketenagakerjaan yakni Deputi Sekretariat Badan; Usfiari Umar, Sekretaris Dewan Pengawas; Lubis Latif, Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Maluku; Suci Rahmad, Wakil Kepala Wilayah Pelayanan Sulawesi Maluku; H. Tito Hartono dan Kepala Kantor Cabang Palu, Nursalam Halim, bersama perwakilan instansi pemerintah daerah dan sejumlah mitra kerja Komisi IX DPR RI.
Kunjungan kerja reses tersebut dipimpin oleh Ketua Tim Komisi IX DPR RI, drg. Putih Sari. Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program pemerintah, mengidentifikasi berbagai persoalan di daerah, serta menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan evaluasi dan pembahasan bersama kementerian maupun lembaga terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan, khususnya yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Tim Komisi IX DPR RI, drg. Putih Sari, menyampaikan bahwa kunjungan kerja reses menjadi sarana untuk melihat secara langsung pelaksanaan program pemerintah di daerah, sekaligus mendengarkan aspirasi dan mengidentifikasi berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian serta tindak lanjut pemerintah pusat.
Pada bidang ketenagakerjaan, jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan memberikan pelindungan kepada seluruh pekerja. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palu turut menyampaikan pentingnya memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat program, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Palu, Nursalam Halim menjelaskan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelindungan terhadap berbagai risiko sosial ekonomi yang dapat dialami pekerja selama menjalankan aktivitas pekerjaannya.
Menurutnya, pelindungan tersebut perlu diberikan kepada seluruh segmen pekerja, baik pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, pekerja sektor informal, pekerja rentan, maupun pekerja jasa konstruksi.
“Jaminan sosial ketenagakerjaan bukan hanya menjadi kebutuhan pekerja formal, tetapi juga seluruh masyarakat yang bekerja. Setiap pekerja memiliki risiko dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya sehingga perlu mendapatkan pelindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Kami terus mendorong agar semakin banyak pekerja di Sulawesi Tengah yang terlindungi, termasuk pekerja sektor informal dan pekerja rentan,” ujar Nursalam.
