“DPC itu kapasitasnya hanya memberikan rekomendasi. Nanti Mahkamah Partai yang memeriksa, lalu memberikan pertimbangan ke DPP. Yang mengambil keputusan itu DPP,” jelasnya.
Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang, Feri memilih tidak berspekulasi mengenai kemungkinan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Selpina. Baginya, seluruh pihak perlu menghormati proses yang sedang berjalan dan menunggu hasil resmi dari Badan Kehormatan. “Kita ikuti dulu prosesnya, jangan berandai-andai. Saya tidak mau beropini tanpa fakta. Kita tunggu hasilnya,” tegasnya.
Meski belum ingin berbicara mengenai konsekuensi yang mungkin muncul, Feri memastikan bahwa Partai Hanura memiliki komitmen yang sama dengan organisasi politik lainnya dalam menegakkan aturan internal serta menghormati hukum yang berlaku.
Menurutnya, tidak ada ruang bagi organisasi yang sah dan legal untuk mentoleransi pelanggaran, terlebih jika pelanggaran tersebut berkaitan dengan aspek hukum. “Saya pikir bukan cuma Hanura. Semua organisasi yang legal tidak ada toleransi terhadap pelanggaran, apalagi yang melanggar hukum. Itu jelas,” pungkasnya. AJI
