Lebih jauh, Faradiba mengingatkan bahwa KADIN selama ini menjadi salah satu mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong investasi, memperluas akses pasar ekspor, membangun kemitraan usaha, hingga memperjuangkan kepentingan petani dan pelaku usaha lokal.
Karena itu, ia menilai hubungan kemitraan yang sehat semestinya dibangun di atas prinsip saling menghormati kontribusi masing-masing pihak. “KADIN tidak pernah meminta untuk dipuji. KADIN juga tidak pernah meminta untuk dibesarkan. Tetapi jangan pula kerja keras organisasi, pelaku usaha, petani, dan seluruh pihak yang terlibat dihapus dari catatan publik hanya untuk membangun narasi tertentu. Sejarah pembangunan daerah harus ditulis berdasarkan fakta, bukan berdasarkan siapa yang memiliki akses terhadap media pemerintah,” tegasnya.
Di tengah menguatnya kritik tersebut, Plt Kepala Dinas Kominfo Parigi Moutong, Haerudin, memberikan penjelasan sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada KADIN. Haerudin menegaskan bahwa tidak ada niat ataupun unsur kesengajaan dari pihaknya untuk menghilangkan peran KADIN dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, tim peliput menyusun berita berdasarkan naskah sambutan resmi Bupati yang telah disiapkan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim).
“Dalam naskah sambutan yang menjadi rujukan tim peliput memang tidak tercantum keterlibatan KADIN sebagai penggagas kegiatan. Karena itu berita disusun berdasarkan dokumen resmi yang tersedia tanpa ada modifikasi atau penambahan informasi di luar materi yang diberikan,” jelas Haerudin.
Ia juga mengungkapkan bahwa saat kegiatan berlangsung dirinya tidak berada di lokasi karena sedang menjalankan agenda kedinasan di Kota Palu. Namun setelah mengetahui adanya keberatan dari KADIN, ia segera mengambil langkah komunikasi. “Saya sudah menghubungi langsung Ketua KADIN untuk menjelaskan kronologi penyusunan berita sekaligus menyampaikan permohonan maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Tidak ada maksud untuk mengurangi ataupun menegasikan peran pihak mana pun dalam kegiatan tersebut,” katanya.
Haerudin memastikan Diskominfo akan menjadikan kejadian tersebut sebagai bahan evaluasi agar proses penyusunan rilis berita lebih akurat dan komprehensif, khususnya untuk kegiatan yang melibatkan banyak pihak. “Ke depan kami akan lebih teliti dan memastikan setiap kegiatan multisektor dikonfirmasi secara lebih menyeluruh, sehingga semua pihak yang terlibat mendapatkan porsi pemberitaan yang akurat, proporsional, dan sesuai fakta,” ujarnya.
Polemik ini pada akhirnya tidak hanya berbicara soal sebuah rilis berita. Lebih dari itu, peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa akurasi informasi publik merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Sebab dalam setiap proses pembangunan, pengakuan terhadap kontribusi setiap pihak bukan sekadar soal nama yang tercantum dalam berita, melainkan bagian dari penghargaan terhadap fakta dan kerja nyata di lapangan. AJI
