Oleh: Temu Sutrisno
Di atas kertas, angka putus sekolah dan kemiskinan ekstrem adalah deretan statistik dingin. Namun di lapangan, angka-angka itu berwujud anak-anak manusia. Mereka yang usianya masih belia, namun pundaknya telah dipaksa memikul beban ekonomi, menyusuri jalanan kota, atau terperangkap dalam ekosistem domestik yang meredam mimpi.
Kehadiran program Sekolah Rakyat (SR) yang diinisiasi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan dikelola oleh Kementerian Sosial, lahir dari urgensi moral tersebut. SR bukan dirancang menyaingi sekolah negeri konvensional, melainkan sebagai jaring pengaman darurat (emergency safety net) bagi kelompok Desil 1 dan 2 yang tak terjangkau sistem reguler.
Kendati berniat menyelamatkan, sebuah kebijakan publik afirmatif selalu mengundang diskursus tajam. Pertanyaan fundamental yang terus bergema di ruang publik, mengapa tidak merevitalisasi sekolah reguler yang sudah ada dan merangkum semua anak dalam satu atap tanpa sekat? Mengapa harus membangun institusi eksklusif terpisah yang berisiko melahirkan labeling strata sosial?
Pertanyaan ini bukan sekadar kritik birokratis, melainkan sebuah gugatan sosiologis yang sangat mendasar.
Logika Kedaruratan vs Inklusivitas
Untuk bersikap adil pada realitas, kita harus memetakan perdebatan ini tanpa terjebak pada dikotomi hitam-putih. Pemerintah beralasan bahwa kemiskinan ekstrem memiliki cengkeraman sistemik yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan membebaskan biaya SPP atau memperbaiki gedung sekolah. Banyak anak di lapisan terbawah terjerat oleh “lingkungan domestik yang toksik”—mulai dari eksploitasi kerja anak hingga kerentanan psikologis yang merusak fokus belajar. Dalam situasi ini, konsep boarding school (asrama) gratis selama 24 jam penuh yang menanggung sandang, pangan, gizi, hingga pemulihan mental, menjadi jalur cepat (fast track) untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Namun para pengamat pendidikan melontarkan peringatan keras mengenai risiko pelabelan (labeling) dan segregasi sosial. Ketika anak-anak miskin ekstrem dikumpulkan dalam satu institusi eksklusif berlabel khusus, hantu pemisahan kelas sosial langsung mengintai. Ada kekhawatiran psikologis bahwa anak-anak ini sejak dini akan merasa “dikelaskan” sebagai kelompok marjinal, yang justru menggerus rasa percaya diri mereka dan trauma sosial di masa depan.
Cermin Sejarah dan Pengalaman Global
Ketakutan potensi segregasi ini bukan isapan jempol. Sejarah pendidikan mencatat, politik kolonial Hindia Belanda sengaja menggunakan sistem stratifikasi berlapis. Pemerintah kolonial mendirikan sekolah eksklusif seperti HBS, OSVIA, dan STOVIA untuk kaum elite, bangsawan, priyayi, dan anak Belanda dengan fasilitas mewah agar memiliki “jarak kelas” dari rakyat kebanyakan yang disisihkan di Inlandsche School. Hari ini, tantangannya dibalik, bagaimana SR menggunakan format asrama eksklusif sebagai alat emansipasi tanpa mewariskan stigma “sekolah kelas dua”.
Pengalaman negara lain yang menjalankan program asrama afirmatif turut memberi catatan krusial. Di India, jaringan sekolah asrama gratis di pedesaan seperti Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) sukses mengangkat anak-anak kasta terendah, namun kerap menghadapi tantangan alienasi budaya. Untuk meredam stigma, pemerintah India menerapkan seleksi ketat berbasis tes bakat nasional, sehingga masuk JNV dipandang sebagai prestasi, bukan belas kasihan, serta memberlakukan skema pertukaran pelajar antardaerah guna merajut integrasi sosial. Sementara itu, pengalaman program afirmatif perkotaan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pencabutan anak dari lingkungannya berisiko memicu krisis identitas, sehingga pendekatan modern di sana kini bergeser pada penguatan pendampingan psikososial yang berkelanjutan agar siswa tetap terhubung dengan akarnya.
Pengalaman-pengalaman ini membuktikan bahwa arsitektur fisik asrama merupakan pisau bermata dua. Asrama dapat menjadi landasan mobilitas sosial, atau justru tembok isolasi jika dikelola secara eksklusif.
Strategi Meminimalkan Stigma
Jika SR tetap berjalan sebagai instrumen darurat nasional, maka tantangan terbesar pemerintah bukanlah sekadar membangun asrama, melainkan bagaimana merawat martabat kemanusiaan para siswanya. Agar program ini tidak menjadi pabrik stigma baru, ada beberapa langkah strategis yang harus ditempuh.
Pertama, pemerintah dan media harus melakukan transformasi narasi dengan menghindari diksi belas kasihan atau narasi penyucihinaan anak tertinggal. SR harus dibranding sebagai institusi pencetak talenta unggul berbasis seleksi potensi dan bakat istimewa (talent scouting). Dengan mengubah orientasi dari sekadar bantuan sosial menjadi keunggulan kompetitif, harga diri peserta didik akan tetap tegak di hadapan publik.
Kedua, asrama SR tidak boleh dibangun sebagai menara gading yang tertutup. Harus ada pembukaan ruang silang budaya dan integrasi sosial yang masif dengan sekolah-sekolah reguler di sekitarnya, mulai dari kompetisi olahraga, kolaborasi sains, hingga seni lintas institusi. Tujuannya adalah meruntuhkan tembok psikologis bahwa anak-anak SR hidup di dunia yang terpisah dari masyarakat umum.
Ketiga, fase transisi keluar yang mulus harus dipastikan tanpa ada cap masa lalu saat peserta didik lulus dan melebur kembali ke masyarakat atau dunia kerja. Pemerintah wajib menyediakan jaminan masa depan yang jelas melalui beasiswa perguruan tinggi terkemuka atau penempatan kerja bermartabat, sehingga mereka tidak dibiarkan berjuang sendiri menghadapi diskriminasi struktural akibat riwayat asal institusinya.
Dalam konteks kebijakan publik, SR harus dilihat sebagai pembedah darurat di tengah tubuh pendidikan Indonesia yang masih timpang, bukan pengganti jangka panjang bagi revitalisasi sekolah reguler. Sembari jaring pengaman darurat ini menyelamatkan ratusan ribu anak dari cengkeraman kemiskinan ekstrem hari ini, negara tetap wajib menuntaskan pekerjaan rumah utamanya, yakni memperbaiki mutu, fasilitas, dan rasio puluhan ribu sekolah negeri di seluruh pelosok negeri agar menjadi tempat yang berkualitas bagi siapa saja, tanpa memandang asal-usul kelas sosialnya.
Negara yang besar diukur dari cara menyelamatkan warganya yang paling rentan. Itu adalah kebijakan mulia dan SR memikul misi mulia itu. Namun misi mulia menuntut eksekusi yang bijaksana. Jangan sampai niat merangkul mereka keluar dari jurang kemiskinan, justru tanpa sengaja membangun tembok pemisah baru yang melukai martabat kemanusiaan.***
