Menkeu Baru Punya PR Besar, Safri Desak Kepastian DBH untuk Daerah

SULTENG RAYA – Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan RI yang baru, Senin (14/9/2026), menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Pergantian Menteri Keuangan tersebut dinilai menjadi momentum untuk menguji keseriusan pemerintah pusat dalam membenahi hubungan keuangan dengan daerah. Salah satu persoalan yang harus segera mendapat kepastian adalah Dana Bagi Hasil (DBH).

Ketua Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, mengatakan persoalan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah tidak boleh lagi hanya dibahas sebagai persoalan transfer anggaran. Menurutnya, ada persoalan keadilan yang harus diselesaikan, terutama bagi daerah yang selama ini memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara.

“Ini menjadi ujian bagi Menteri Keuangan yang baru. Bagaimana hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat dibangun secara lebih adil dan memberikan kepastian kepada daerah,” kata Safri, Selasa (15/9/2026).

Safri menyoroti persoalan DBH yang hingga kini belum memperoleh penyelesaian secara jelas dan tuntas. Padahal, bagi daerah penghasil dan pengolah sumber daya alam, DBH menjadi salah satu sumber penting untuk membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, pemerintah pusat harus melihat persoalan tersebut secara lebih luas. Daerah tidak hanya menjadi penerima transfer, tetapi juga memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan dan perekonomian nasional.

Sulteng Penyumbang Devisa

Safri mencontohkan Sulawesi Tengah yang dalam beberapa tahun terakhir berkembang menjadi salah satu pusat pertambangan dan hilirisasi nasional.

Aktivitas pertambangan dan industri pengolahan di Sulteng memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional, termasuk melalui ekspor dan devisa negara. Namun, di sisi lain, daerah juga menghadapi berbagai persoalan sebagai konsekuensi dari pesatnya aktivitas industri.

Mulai dari kebutuhan pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, persoalan lingkungan, hingga kebutuhan penanganan dampak sosial di sekitar kawasan pertambangan dan industri.