Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Suardi menjelaskan bahwa setiap tingkatan pemerintahan memiliki batas kewenangan masing-masing dalam penyelenggaraan pembangunan. Karena itu, menurutnya, tidak semua usulan masyarakat dapat langsung ditangani melalui program pemerintah provinsi.

Ia menjelaskan, perbaikan saluran irigasi dan Jalan Usaha Tani yang dikeluhkan warga Desa Paranggi merupakan persoalan yang perlu dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten sesuai pembagian kewenangan.

Suardi mengaku tidak ingin memberikan janji yang berada di luar tugas dan kewenangannya sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Meski demikian, ia memastikan akan berupaya mengomunikasikan persoalan tersebut kepada Bupati Parigi Moutong agar mendapat perhatian pemerintah daerah.

“Ada pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi. Ibarat kamar, masing-masing sudah memiliki bagiannya sendiri. Untuk perbaikan irigasi dan Jalan Usaha Tani, itu merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. Saya tidak ingin menjanjikan sesuatu yang bukan menjadi tugas dan kewenangan kami. Tetapi, persoalan ini akan saya komunikasikan dengan Bupati Parigi Moutong agar bisa mendapatkan perhatian dan ditindaklanjuti,” jelas Suardi saat reses di Desa Paranggi, Kamis (19/11/2026).

Sementara untuk permintaan bantuan perbaikan plafon masjid, Suardi menyatakan kesediaannya untuk membantu memperjuangkan usulan tersebut. Ia meminta panitia pembangunan atau pengurus masjid segera menyiapkan proposal bantuan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Beranjak ke Desa Ampibabo, Kecamatan Ampibabo, aspirasi masyarakat lebih banyak berkaitan dengan pengembangan ekonomi kerakyatan dan perbaikan infrastruktur jalan. Warga, khususnya kaum ibu, mengusulkan adanya bantuan untuk pengembangan usaha UMKM agar kegiatan ekonomi rumah tangga dapat tumbuh dan memberikan tambahan penghasilan bagi keluarga.

Selain itu, Kepala Desa Ampibabo, Ahyan Landu, turut menyampaikan keluhan mengenai kondisi jalan di desanya yang menurutnya telah puluhan tahun tidak mendapatkan perbaikan.

Ia menggambarkan panjangnya penantian masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur tersebut. Bahkan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah desa dengan mengajukan proposal kepada pemerintah kabupaten, provinsi hingga kementerian terkait. Namun, sampai saat ini belum ada realisasi yang diharapkan.

“Sejak anak saya lahir hingga sekarang sudah kuliah, jalan tersebut belum pernah diperbaiki. Kami sudah berulang kali berupaya mengusulkan melalui proposal kepada Bupati, Gubernur, bahkan sampai ke kementerian. Tetapi, hingga sekarang belum ada realisasinya. Kami berharap persoalan ini mendapat perhatian serius karena jalan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat,” ungkap Ahyan.

Menanggapi usulan tersebut, Suardi menyatakan akan mengomunikasikan persoalan pembangunan jalan dengan pemerintah daerah sesuai pembagian kewenangan. Ia berharap koordinasi tersebut dapat membuka peluang agar kebutuhan infrastruktur masyarakat Ampibabo memperoleh perhatian dalam perencanaan pembangunan.

Adapun terkait bantuan pengembangan UMKM, Suardi menjelaskan bahwa peluang untuk mendapatkan bantuan tetap terbuka. Namun, calon penerima harus memenuhi persyaratan administrasi dan kriteria yang telah ditetapkan, termasuk ketentuan desil kesejahteraan dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menurutnya, masyarakat perlu memastikan status desil kesejahteraannya melalui koordinasi dengan Dinas Sosial agar tidak terkendala ketika mengajukan bantuan.

“Untuk bantuan UMKM, peluangnya tetap ada. Namun, masyarakat perlu berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk memastikan desil kesejahteraannya. Sebab, penentuan penerima bantuan harus mengikuti kriteria yang telah ditetapkan. Jika status desilnya tidak memenuhi persyaratan program, maka yang bersangkutan berpotensi tidak dapat menerima bantuan tersebut,” jelasnya.

Suardi menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat selama kegiatan reses merupakan masukan penting bagi dirinya dalam menjalankan fungsi representasi sebagai wakil rakyat.

Berbagai persoalan tersebut, kata dia, akan dihimpun dan dilaporkan untuk selanjutnya dibahas dalam rapat-rapat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan demikian, aspirasi masyarakat tidak hanya berhenti pada forum pertemuan, tetapi dapat diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran sesuai kewenangan pemerintah provinsi.

Ia berharap komunikasi antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi terus terbangun sehingga berbagai kebutuhan pembangunan di Parigi Moutong dapat ditangani secara bertahap dan tepat sasaran. AJI