Lalu ada nama Brian Yuliarto dan Raja Juli Antoni. Prof. Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sekaligus akademisi. Presiden Prabowo secara terbuka menyebut nama Brian sebagai pimpinan cabang Muhammadiyah di Kota Bandung, ketika menyapa jajaran tokoh pada Tanwir Muhammadiyah di Palu.

Brian datang dengan menawarkan perspektif berbeda yakni teknologi, pendidikan tinggi, riset dan inovasi. Jika Indonesia ingin memasuki fase pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, maka prof Brian memiliki kapasitas tersebut dan sangat relevan untuk posisi Wapres.

Sementara Raja Juli Antoni juga kader Muhammadiyah yang memiliki pengalaman politik dan pemerintahan yang cukup panjang. Ia juga disebut Presiden sebagai salah satu kader Muhammadiyah dalam forum Tanwir di Palu.

Namun, untuk Raja Juli, persoalan politiknya masih lebih kompleks. Ia memang telah meninggalkan posisi politik sebelumnya, tetapi keterkaitan historisnya dengan PSI tetap dapat menjadi pertimbangan. Untuk jabatan Wapres yang membutuhkan penerimaan luas, faktor persepsi politik seperti ini tidak bisa diabaikan.

Wapres bukan pesaing Presiden, tetapi ada satu pertimbangan yang jauh lebih penting daripada sekadar nama. Wapres harus menjadi orang kedua yang membantu Presiden, bukan orang kedua yang sejak awal menghitung peluang menjadi orang pertama.

Presiden Prabowo membutuhkan partner pemerintahan yang dapat bekerja dalam satu garis kebijakan, tetapi tidak kehilangan independensi moral. Wapres ideal bukan yes man, tetapi juga bukan rival in waiting. Karena itu, calon Wapres harus memiliki tiga karakter. Yakni Pertama, loyal kepada Presiden dan konstitusi. Kedua, memiliki kapasitas menyelesaikan masalah, bukan sekadar memiliki popularitas politik. Dan Ketiga, tidak menjadikan jabatan Wapres sebagai batu loncatan untuk membangun rivalitas menuju Pilpres 2029.

Di sinilah kader Muhammadiyah mempunyai keunggulan tertentu. Tradisi Muhammadiyah tidak dibangun semata-mata untuk perebutan kekuasaan. Ia memiliki tradisi pendidikan, pelayanan sosial, kesehatan, dakwah, intelektualisme dan pengabdian kebangsaan. Karena itu, kader yang lahir dari rahim Muhammadiyah idealnya memahami bahwa jabatan adalah amanah, bukan tujuan akhir.

Presiden harus memilih yang paling mampu, bukan yang paling dekat. Tentu keputusan tetap berada di tangan Presiden Prabowo. Presiden memiliki hak konstitusional untuk mengajukan dua nama kepada MPR. Karena itu, tidak tepat jika Muhammadiyah memaksakan satu nama seolah-olah kursi Wapres merupakan hak organisasi.

Sebaliknya, Muhammadiyah cukup menyediakan etalase kader terbaik bangsa. Haedar Nashir, Abdul Mu’ti, Dahnil Anzar, Dzulfikar Ahmad Tawalla, Brian Yuliarto, bahkan Raja Juli Antoni, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, menunjukkan bahwa Muhammadiyah memiliki spektrum kader yang luas.

Ada ulama intelektual. Ada akademisi. Ada teknokrat. Ada politisi. Ada organisator. Ada generasi muda. Tinggal siapa yang paling sesuai dengan kebutuhan pemerintahan Prabowo pada fase ini. Sebab Indonesia tidak sedang mencari sekadar pengisi kursi kosong. Indonesia sedang mencari orang kedua yang mampu menjadi penyangga kekuasaan, penguat pemerintahan, penjaga konstitusi dan jembatan antara negara dengan rakyat.

Dan jika pertanyaannya adalah apakah Muhammadiyah memiliki stok kader untuk posisi itu, jawabannya sederhana yakni ADA. Bahkan cukup banyak. Tantangannya bukan lagi apakah Muhammadiyah memiliki kader yang layak. Tantangannya adalah apakah negara berani memilih berdasarkan integritas, kapasitas dan rekam jejak, bukan semata-mata berdasarkan kalkulasi politik jangka pendek.(*)