Oleh: Dr. Fery, S.Sos., M.Si. (Dosen Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Palu / Wartawan Utama PWI)
Kursi Wakil Presiden Republik Indonesia kini memasuki babak baru. Setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan mengundurkan diri dan menyerahkan suratnya kepada MPR pada 12 November 2026, jabatan Wakil Presiden dinyatakan kosong. MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelesaikan proses pengisian jabatan tersebut, sementara Presiden akan mengajukan dua nama calon kepada MPR.
Pertanyaannya bukan sekadar siapa yang paling populer, tetapi siapa yang paling mampu menjadi orang nomor dua yang benar-benar membantu Presiden Prabowo Subianto menjalankan pemerintahan sampai akhir masa jabatan.
Di titik inilah Muhammadiyah patut dipertimbangkan. Bukan karena Muhammadiyah harus mendapatkan jatah kekuasaan. Bukan pula karena kursi Wapres harus menjadi representasi organisasi tertentu. Tetapi karena negeri ini membutuhkan figur yang memiliki integritas, kapasitas intelektual, pengalaman kebangsaan, kemampuan bekerja lintas kelompok, serta karakter yang mampu menjadi second man yang loyal kepada Presiden sekaligus kritis ketika kebijakan negara keluar dari koridor konstitusi.
Muhammadiyah memiliki stok kader untuk itu. Bukan sekadar kader, tetapi negarawan. Dalam pidato pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Presiden Prabowo sendiri menyebut sejumlah tokoh Muhammadiyah yang berada di lingkaran pemerintahannya. Mulai dari Prof. Abdul Mu’ti, Prof. Brian Yuliarto, Raja Juli Antoni, Yandri Susanto, Dahnil Anzar Simanjuntak, hingga Dzulfikar Ahmad Tawalla.
Bahkan Presiden sempat berseloroh bahwa Muhammadiyah memiliki intelektual yang tersebar di berbagai posisi strategis. Pernyataan itu sebenarnya menggambarkan satu hal penting bahwa Muhammadiyah tidak kekurangan kader yang memiliki kapasitas untuk mengisi jabatan publik.
Jika proses pengisian Wapres dibuka secara objektif, maka nama-nama dari Muhammadiyah layak masuk dalam radar. Yang paling kuat tentu Prof. Haedar Nashir. Ketua Umum PP Muhammadiyah ini memiliki modal moral dan intelektual yang kuat. Ia tidak hanya memahami dinamika organisasi, tetapi juga memiliki pengalaman panjang membaca persoalan kebangsaan.
Haedar memiliki karakter yang relatif berbeda dari politisi praktis. Ia dapat menjadi penyeimbang kekuasaan. Dalam konteks pemerintahan, figur seperti ini justru dibutuhkan, karena tidak sibuk mencari panggung, tetapi mampu memberikan arah. Menariknya, dalam merespons kekosongan jabatan Wapres, Haedar sendiri pernah menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan sosok yang mampu membantu Presiden, berpijak pada konstitusi, membela kepentingan rakyat, dan menjadi milik semua. Pernyataan itu sekaligus menjadi kriteria penting bagi calon Wapres.
Nama berikutnya adalah Prof. Abdul Mu’ti. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah sekaligus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini, memiliki pengalaman akademik, organisasi dan pemerintahan. Ia terbiasa berada di ruang intelektual sekaligus ruang kebijakan.
Keunggulan Mu’ti adalah kemampuan komunikasi dan artikulasi gagasan. Dalam pemerintahan, seorang Wapres tidak cukup hanya memiliki loyalitas. Ia harus mampu menerjemahkan visi Presiden menjadi kebijakan, berkomunikasi dengan masyarakat, parlemen, dunia pendidikan, organisasi keagamaan, hingga kelompok masyarakat sipil. Mu’ti memiliki modal tersebut.
Kemudian ada nama Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia memiliki energi politik dan komunikasi publik. Bahkan Ia memiliki pengalaman panjang di organisasi kepemudaan Muhammadiyah, dunia politik, komunikasi publik dan pemerintahan. Kini Dahnil berada di pemerintahan sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Dahnil memiliki karakter yang berbeda dari Haedar dan Mu’ti. Jika Haedar kuat pada otoritas moral intelektual dan Mu’ti pada akademik administratif, maka Dahnil memiliki energi politik dan komunikasi publik yang lebih kuat.
Dalam pemerintahan yang membutuhkan akselerasi, figur seperti Dahnil dapat menjadi jembatan antara Presiden, anak muda, kelompok Islam, dan masyarakat luas.
Kemudian ada nama Dzulfikar Ahmad Tawalla yang merupakan representasi generasi muda. Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah yang juga menjabat Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini, merupakan representasi generasi kader muda Muhammadiyah yang sedang naik ke panggung nasional.
Jika Presiden ingin membangun kesinambungan kepemimpinan nasional dengan memberi ruang lebih besar kepada generasi muda, maak Dzulfikar adalah salah satu nama yang layak diperhitungkan. Ia mungkin belum memiliki pengalaman pemerintahan sepanjang figur senior. Tetapi justru di situlah daya tariknya, ia memiliki energi muda, pengalaman organisasi dan kemampuan membangun jaringan.