SULTENG RAYA – Kekosongan jabatan dalam struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi salah satu tantangan dalam menjaga kesinambungan roda pemerintahan. Untuk memastikan pelayanan dan pelaksanaan tugas kedinasan tidak terganggu, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menunjuk sejumlah Pelaksana Tugas (Plt) pada jabatan eselon III.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Parigi Moutong, Aktorismo Kay, menjelaskan bahwa penunjukan Plt merupakan langkah administratif untuk mengisi sementara jabatan yang ditinggalkan pejabat definitif.
Menurutnya, penugasan tersebut diperlukan agar pelaksanaan program dan tugas pemerintahan pada masing-masing OPD tetap berjalan sebagaimana mestinya, terutama pada jabatan yang memiliki peran strategis. “Pelaksana tugas ini sebenarnya untuk menjalankan tugas sementara yang ditinggalkan oleh pejabat definitif. Agar pelaksanaan tugas-tugas kedinasan di setiap OPD bisa berjalan sebagaimana mestinya,” kata Aktorismo.
Ia menegaskan, penunjukan Plt dari OPD lain tidak menjadi masalah selama memenuhi ketentuan administrasi dan regulasi kepegawaian yang berlaku. Pertimbangan utama adalah memastikan tugas pemerintahan tetap terlaksana di tengah kekosongan jabatan.
“Dari sisi administrasi sebenarnya tidak ada persoalan. Selagi sesuai regulasi dan ketentuan dimungkinkan, maka tidak ada masalah,” jelasnya.
Terkait adanya pejabat eselon II yang mendapat penugasan sebagai Plt pada jabatan eselon III, Aktorismo menegaskan bahwa hal tersebut tidak dapat dimaknai sebagai penurunan jabatan.
Ia menjelaskan, penugasan Plt merupakan tugas tambahan yang dipercayakan pimpinan, bukan pengangkatan dalam jabatan definitif. Karena itu, status jabatan pejabat yang bersangkutan tidak berubah hanya karena menerima penugasan tersebut. “Plt ini sifatnya hanya tugas tambahan. Kami tidak memaknai bahwa itu turun jabatan,” ujarnya.
