Penulis: Dr. Moh Rizal Masdul, S.Pd.i., M.Pd / Akademisi Unismuh Palu
Pemandangan antrean panjang kendaraan roda dua dan roda empat di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sulawesi Tengah akhir-akhir ini seolah telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Kendaraan mengular sejak pagi, sementara pengendara harus rela menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar.
Di sejumlah SPBU, persoalannya bahkan lebih serius. Papan pemberitahuan yang menyatakan Pertalite habis menjadi pemandangan yang semakin sering ditemukan. Masyarakat yang telah mengantre pun terpaksa mencari SPBU lain dengan harapan masih mendapatkan BBM yang dibutuhkan.
Situasi ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin kebutuhan energi yang begitu vital bagi masyarakat justru sulit diperoleh secara mudah dan layak?
Fenomena tersebut terasa paradoks. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki sejarah panjang sebagai negara penghasil minyak dan gas bumi. Namun, di tengah masyarakat, mendapatkan BBM untuk kebutuhan sehari-hari justru menjadi persoalan yang harus dihadapi dengan antrean panjang.
Bagi sebagian orang, antrean satu hingga dua jam mungkin dianggap sebagai persoalan biasa. Tetapi bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada kendaraan, waktu adalah sesuatu yang sangat berharga.
Pengemudi ojek, pedagang, pekerja lapangan, petani, nelayan, hingga masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk bekerja dan beraktivitas, tentu merasakan dampaknya secara langsung. Waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja, mengantar barang, mencari nafkah, atau mengurus keperluan keluarga, justru habis di SPBU.
Kerugian masyarakat bukan hanya soal biaya. Ada biaya sosial berupa waktu yang terbuang, pekerjaan yang tertunda, produktivitas yang menurun, bahkan potensi pendapatan yang hilang.
Karena itu, antrean panjang BBM tidak semestinya dipandang hanya sebagai persoalan teknis distribusi. Ini menyangkut pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
