Safri juga menyoroti pentingnya Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai salah satu instrumen untuk memastikan daerah penghasil memperoleh manfaat yang adil dari eksploitasi SDA. Ia mengatakan perjuangan mendapatkan DBH yang transparan, akurat dan proporsional harus dipandang sebagai bagian dari perjuangan mewujudkan kemerdekaan ekonomi daerah.
“Kita membutuhkan pejuang DBH, bukan mafia DBH. Pejuang DBH memperjuangkan hak daerah berdasarkan data, aturan dan kepentingan rakyat. Mafia DBH justru hidup dari ketidaktransparanan, dari permainan angka dan celah kebijakan yang akhirnya membuat hak daerah tidak kembali secara maksimal kepada rakyat,” bebernya.
Menurut Safri, istilah tersebut bukan sekadar retorika politik. Ia ingin seluruh proses DBH mulai dari penghitungan produksi, penetapan daerah penghasil dan pengolah, perhitungan royalti, hingga penyaluran ke daerah dapat dibuka dan diawasi publik.
“Jangan rakyat hanya disuruh melihat gunung dipotong, tanah dikeruk, nikel diangkut, kawasan industri dibangun, sementara ketika ditanya berapa yang kembali untuk rakyat daerah, jawabannya tidak pernah terang. Transparansi angka adalah kunci,” ucapnya.
Safri menilai pemerintah daerah dan DPRD harus mengambil posisi sebagai pejuang kepentingan fiskal daerah, bukan sekadar menjadi penonton dari besarnya investasi dan aktivitas industri ekstraktif. “Investasi harus kita dukung. Hilirisasi harus kita dukung. Tetapi investasi tidak boleh membuat daerah kehilangan keberanian memperjuangkan haknya. Kita ingin industri tumbuh, tetapi rakyat dan daerah penghasil juga harus tumbuh,” katanya.
Jangan Hanya Merdeka di Atas Kertas
