Di sinilah letak krusialnya mengawal laju inflasi agar tetap berada pada rentang sasaran 2,5 plus minus 1 persen. Inflasi bukan sekadar deretan persentase dalam laporan statistik, melainkan cerminan langsung dari keterjangkauan harga beras, minyak goreng, ikan, dan bahan pangan harian warga. Jika sektor pangan terganggu oleh faktor cuaca dan tingginya biaya distribusi, dampak tekanan harga akan langsung dirasakan oleh kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan BI tidak boleh terjebak dalam euforia pertumbuhan tinggi. Langkah strategis dan konkret harus diperkuat. Pertama, penguatan ketahanan pangan lokal menjadi keharusan mutlak. Efisiensi rantai pasok dan kelancaran distribusi logistik antarwilayah di Sulteng harus dipastikan bebas dari kendala infrastruktur. Kedua, optimalisasi sarana pengairan serta pendampingan bagi para petani dan nelayan perlu ditingkatkan guna memitigasi dampak cuaca ekstrem.
Ketiga, perlu ada sinergi yang lebih erat antara kemajuan sektor industri pengolahan dan pemberdayaan ekonomi domestik. Hilirisasi tak boleh berdiri sebagai “enklave” yang terisolasi, melainkan harus mampu memberi dampak ganda (multiplier effect) bagi sektor-sektor non-tambang.
Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bukanlah yang hanya gagah di atas kertas, melainkan yang menghadirkan kesejahteraan nyata dan stabilitas harga di meja makan masyarakat. Menjaga keseimbangan antara optimisme pertumbuhan dan kewaspadaan terhadap inflasi adalah kunci agar kemajuan Sulteng benar-benar inklusif dan berkeadilan. TMU
