Tidak hanya itu, Gubernur mendorong pembentukan tim terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, aparat desa, dan unsur masyarakat. Tim ini akan mengawal pendataan subjek dan objek reforma agraria secara transparan serta memastikan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan secara tidak sah. “Kita buka proses ini seterang-terangnya. Masyarakat harus ikut mengawasi, supaya kepercayaan tetap terjaga,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Poso dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas wilayah Napu yang kini mulai dilirik sebagai kawasan strategis investasi. Ia mengingatkan bahwa Poso pernah melewati fase konflik sosial yang panjang, sehingga semua pihak harus ekstra hati-hati agar persoalan agraria tidak memicu konflik baru.
“Kita tidak ingin menambah luka lama dengan konflik baru. Lebih baik kita berjalan hati-hati, yang penting aman dan masyarakat terlindungi,” ujarnya.
Bupati Verna juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini dirinya belum menandatangani sejumlah rekomendasi terkait program tersebut. Ia memilih menahan keputusan sampai seluruh aspek benar-benar jelas dan tidak merugikan masyarakat. “Kami ingin memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat. Jangan sampai investasi masuk, tapi masyarakat justru tersisih,” tegasnya.
Rapat ini menghasilkan kesepahaman awal untuk mempercepat proses pendataan lahan secara akurat, mengutamakan masyarakat yang telah lama bermukim dan mengelola lahan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Poso sepakat untuk terus mengawal implementasi program Bank Tanah secara hati-hati, transparan, dan berkeadilan, agar mampu menghadirkan kesejahteraan nyata tanpa mengorbankan hak masyarakat lokal. *WAN
