Wakil wali kota menegaskan bahwa perhatian terhadap penyandang disabilitas merupakan bagian penting dari agenda pembangunan daerah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan komunitas penyandang disabilitas perlu terus diperkuat. “Pembangunan inklusif tidak bisa diwujudkan oleh pemerintah sendiri. Dibutuhkan kolaborasi semua pihak agar teman-teman disabilitas dapat memperoleh akses, kesempatan, dan pelayanan yang setara,” kata wakil wali kota.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Imelda juga mengungkapkan salah satu langkah konkret yang telah dilakukan Pemerintah Kota Palu melalui Bappeda, yakni penyelenggaraan kursus bahasa isyarat bagi aparatur pemerintah yang dilaksanakan secara rutin setiap hari Sabtu.
Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih ramah terhadap penyandang disabilitas. Lebih lanjut, wakil wali kota berharap workshop tersebut dapat menghasilkan berbagai masukan strategis dan rekomendasi yang dapat diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Menurut wakil wali kota, forum tersebut harus menjadi ruang bersama untuk merumuskan solusi dan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan penyandang disabilitas, bukan sekadar menjadi agenda seremonial tahunan. “Harapan saya, forum ini menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan berdampak nyata bagi kehidupan penyandang disabilitas. Dengan begitu, pembangunan yang kita laksanakan benar-benar menghadirkan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh masyarakat Kota Palu,” tutup wakil wali kota.
Workshop ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kota Palu dalam memperkuat perspektif inklusi disabilitas dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, sehingga tercipta kota yang semakin ramah, inklusif, dan dapat diakses oleh semua kalangan. ABS
