SULTENG RAYA – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parmout) yang tergabung dalam lintas komisi melakukan kunjungan kerja konsultasi dan koordinasi ke Direktorat Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin Sutoyo bersama Mohamad Irfain, Imam Muslihun, Yushar, Arnol, Rusno Tanriono, Wardi, dan Sami. Rombongan diterima oleh Pelaksana Tugas Kepala Subbidang Direktorat Penanganan Darurat BNPB RI, Johan Fredi Pakpahan.
Koordinasi dilakukan menyusul sejumlah bencana yang terjadi di Kabupaten Parigi Moutong sepanjang Juni 2026, mulai dari gempa bumi hingga banjir yang berdampak pada permukiman warga, fasilitas umum, infrastruktur, serta lahan pertanian.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Parigi Moutong menyampaikan sejumlah aspirasi terkait upaya penanganan bencana. Salah satu yang menjadi perhatian adalah mekanisme pengajuan Dana Siap Pakai (DSP), pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi, serta dukungan pemerintah pusat terhadap program peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana.
Selain itu, DPRD juga meminta dukungan BNPB dalam penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan, termasuk pembaruan peta risiko bencana, pengadaan sistem peringatan dini banjir atau Early Warning System (EWS), serta penguatan program Desa Tangguh Bencana (Destana) di wilayah rawan bencana.
Pada sektor kedaruratan, rombongan DPRD mengusulkan percepatan distribusi logistik saat akses transportasi terputus akibat bencana, penambahan armada evakuasi seperti perahu karet, serta dukungan hunian sementara bagi masyarakat terdampak.
Pembahasan juga mencakup program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk usulan pembangunan tanggul pengendali banjir, normalisasi sungai, serta pemulihan sektor pertanian dan perikanan yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Menanggapi hal tersebut, Johan Fredi Pakpahan menyatakan, BNPB menyambut baik langkah koordinasi yang dilakukan DPRD Parigi Moutong. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan bencana dan pemulihan pascabencana.
BNPB, kata Johan, akan memberikan asistensi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk dalam penyelarasan mekanisme penetapan status tanggap darurat dan penyaluran bantuan kedaruratan agar dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan akuntabel.
Melalui koordinasi tersebut, DPRD Parigi Moutong berharap dukungan pemerintah pusat terhadap penanganan dampak gempa dan banjir di daerah itu dapat segera direalisasikan sehingga proses pemulihan infrastruktur dan pelayanan masyarakat dapat berjalan lebih optimal. AJI
