Langkah diskresi ini, kata dia terpaksa diambil mengingat program pemasangan alat kontrasepsi gratis dari pemerintah pada hakikatnya menyasar Pasangan Usia Subur (PUS) yang sah secara hukum. Rosmiati menambahkan, fenomena masifnya KK tunggal yang mengakses kontrasepsi ini merupakan dampak langsung dari pesatnya perkembangan Morowali sebagai kota industri pertambangan yang memicu tingginya migrasi penduduk heterogen.
Sementara, Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng, Nuryamin, menekankan bahwa dinamika di daerah industri seperti Morowali menuntut respon cepat dan adaptif dari lini lapangan.
Guna mengantisipasi persoalan serupa ke depan, Nuryamin mengemukakan tiga poin krusial yang wajib diperhatikan oleh tenaga kesehatan, khususnya para bidan. Poin pertama adalah pengembangan kompetensi bidan agar mampu menghadapi kompleksitas sosial pasien, kedua adalah perbaikan tata kelola dan distribusi alat kontrasepsi agar tepat sasaran, serta ketiga adalah akurasi pencatatan dan pelaporan sebagai basis data intervensi program kelangsungan hidup ibu dan anak.
Pertemuan lintas sektor ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara BKKBN, IBI, dan penyuluh KB di tingkat kecamatan. AMR
