SULTENG RAYA – Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sulawesi memberikan peringatan keras terkait maraknya upaya penguasaan kawasan hutan ilegal di Kabupaten Morowali.
Tindakan sepihak ini dinilai melanggar aturan dan berpotensi merusak tata kelola lingkungan hidup di Sulawesi Tengah.
Permasalahan ini mencuat setelah sejumlah kelompok tani dari enam desa mengadu ke Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) terkait pembukaan lahan di area hutan.
Pemerintah menegaskan bahwa segala bentuk pemanfaatan kawasan hutan wajib mengantongi izin resmi sesuai regulasi yang berlaku secara nasional.
Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, sebelumnya telah memfasilitasi mediasi dan mengeluarkan instruksi tegas kepada warga. Ia meminta seluruh aktivitas pembukaan kawasan hutan ilegal dihentikan guna menghindari dampak hukum bagi masyarakat di masa depan.
“Saya tidak mau masyarakat saya terjeblos dalam urusan hukum kawasan hutan. Saya sudah melarang keras pembukaan lahan baru maupun pembakaran lahan, dan meminta warga mematuhi proses verifikasi yang sedang disiapkan pemerintah daerah,” tegas Bupati Iksan.
Sejalan dengan upaya daerah, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah terus mensosialisasikan Mekanisme Penyelesaian Kawasan Hutan (MPKH).
Langkah strategis di bawah koordinasi Gubernur ini menekankan bahwa penyelesaian masalah agraria harus melalui jalur verifikasi legalitas, bukan dengan pendudukan lahan secara liar.
Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sulawesi, Ali Bahri, mengingatkan bahwa pembukaan kawasan hutan ilegal tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari Kementerian Kehutanan adalah tindakan melawan hukum yang brutal.
Aktivitas tersebut dinilai mengabaikan mitigasi bencana serta dokumen Amdal yang sangat krusial bagi kelestarian alam.
“Pembukaan lahan secara ilegal, tanpa izin, itu bisa menjadi aksi yang brutal dan pada akhirnya akan merugikan masyarakat sendiri. Kalau pemegang izin resmi yang mengelola, ada tekniknya, ada prosedurnya, ada mitigasi bencana, serta dokumen Amdal sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga,” ujar Ali Bahri.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), pelaku perambahan kawasan hutan ilegal terancam hukuman berat. Sanksi pidana penjara minimal 1 tahun hingga maksimal 15 tahun serta denda mencapai miliaran rupiah menanti para pelanggar.
Tak hanya itu, jika pembukaan lahan dilakukan dengan cara membakar, pelaku terancam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Ancaman pidananya meliputi penjara paling lama 10 tahun dan denda hingga Rp10 miliar.
Di sisi lain, PT Vale Indonesia Tbk sebagai pemegang izin resmi di Blok Bahodopi menjalankan kewajiban undang-undang untuk menjaga dan melaporkan aktivitas perambahan di area konsesi.
Perusahaan tetap berkoordinasi dengan Satgas PKA guna membedakan kebun produktif lama yang terdata sebelum batas waktu pengakuan dan praktik pembukaan lahan baru yang melanggar hukum. RHT