SULTENG RAYA – Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang Keluarga Berencana Triwulan II Tahun Anggaran 2026 secara daring, belum lama ini. Kegiatan tersebut menjadi forum evaluasi bersama pemerintah kabupaten/kota dalam mengidentifikasi capaian, kendala, serta strategi percepatan realisasi anggaran dan pelaporan guna memastikan pengelolaan DAK berjalan secara akuntabel, efektif, dan tepat sasaran.
Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Nuryamin, S.TP., M.M., dalam sambutannya menegaskan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi bukan sekadar mengukur tingkat penyerapan anggaran, tetapi memastikan setiap program yang dilaksanakan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, DAK Subbidang KB merupakan instrumen strategis dalam mendukung pelayanan Program Bangga Kencana di daerah, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh OPD KB Kabupaten/Kota, Tim Pengendali DAK, serta PKB/PLKB yang terus berkomitmen mendukung pelaksanaan program. Pak Nuryamin bahwa berdasarkan data Aplikasi Morena per 4 Agustus 2026, realisasi DAK Non Fisik/BOKB Provinsi Sulawesi Tengah masih berada pada angka 8,32 persen, sehingga diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan, penyelesaian administrasi, serta pelaporan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Pada kesempatan yang sama, penghargaan turut diberikan kepada Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Kepulauan atas capaian pengelolaan DAK Tahun Anggaran 2026.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, Ak., AAP., CHRPE., FRMP., menekankan bahwa pengelolaan anggaran pemerintah harus berorientasi pada prinsip value for money di mana setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Setiap rupiah dari anggaran yang dikelola pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan karena di balik anggaran tersebut terdapat amanah untuk menghadirkan pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat sinergi, mempercepat realisasi anggaran, meningkatkan kualitas pelaporan, serta memastikan setiap program DAK Subbidang KB mampu memberikan dampak nyata dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Tengah. AMR
