SULTENG RAYA – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan, kemandirian fiskal Sulteng masih sangat rendah.
Per Mei 2026, dalam data yang dibeberkan DJPb Sulteng, pengelolaan APBD Provinsi Sulteng sebanyak Rp5,56 triliun. Dari angka itu, hanya Rp1,06 triliun yang merupakan pendapatan asli daerah (PAD), sisanya sebanyak Rp4,48 triliun berasal dari dana transfer ke daerah (TKD) yang diberikan Pemerintah Pusat.
Secara persentase, kondisi ini menunjukkan kemandirian fiskal Provinsi Sulawesi Tengah yang masih rendah pada angka 19,06 persen. Artinya, keleluasaan penggunaan anggaran untuk program-program yang menyentuh langsung masyarakat masih sangat terbatas.
Kepala Kanwil DJPb Sulteng, Teddy Suhartadi Permadi, menjelaskan Pemprov perlu menggali potensi-potensi “pengeruk” pajak dan retribusi agar kemandirian fiskal yang hanya 19,06 persen itu, dapat berkontraksi atau meningkat lebih signifikan.
”Berkaitan dengan PAD memang betul, Sulteng masih perlu optimalisasi. Tetapi masih banyak potensi yang belum tergarap atau belum optimal,” kata Teddy pada kegiatan Jurnalis Update TW II sinergi dengan FRESH, di salah satu Coffe Shop di Kota Palu, Kamis (2/7/2026).
Adapun rekomendasi yang diberikan DJPb Sulteng yakni; pertama, pemanfaatan air laut oleh pihak swasta.
Kakanwil Teddy menjelaskan, di salah satu daerah yang pernah ia kunjungi di Sulteng, ada perusahaan memanfaatkan air laut sebagai sarana pendinginan smelter atau tanur operasi perusahaan tambang tersebut.
”Air permukaan ini sebenarnya milik negara atau daerah yang bisa diserap ketika dimanfaatkan oleh swasta. Itu bisa dijadikan objek pajak atau retribusi,” ungkapnya.
Namun demikian, Pemda juga perlu memperbaiki tata kelola pemungutan dengan mengeluarkan peraturan daerah (Perda). “Yang fatalnya kita kadang belum punya Perda untuk mengelola potensi itu. Akhirnya potensinya tidak bisa diambil,” kata Kakanwil Teddy.
Selanjutnya kedua; ada pada pajak kendaraan. “Pajak kendaraan yang kami maksud adalah kendaraan yang berada di wilayah pertambangan. Karena banyak kendaraan atau alat-alat berat yang beroperasi di Sulteng merupakan kendaraan dari luar. Mereka beroperasi di Sulteng,” ujarnya.
Ketiga, lanjutnya, berkaitan dengan sektor pariwisata. “Saya pribadi takjub ketika jalan-jalan ke Luwuk, namun sayang sekali banyak potensi belum tergarap dengan baik untuk PAD; aspek retribusi maupun pajak,” ungkapnya.
Namun, Teddy juga menyarankan untuk Pemprov melakukan pendataan pada potensi-potensi tersebut. Menurutnya, akan sulit mengoptimalkan pengumpulan pajak-retribusi tanpa data yang solid.
”Kolektivitas data ini yang kadang jadi “hantu” dalam pengumpulan penerimaan. Kedua mekanisme pembayaran yang terdigitalisasi, dan tentunya Perda-nya juga tak kalah penting,” tutup Teddy Suhartadi Permadi. RHT
