Penelitian ini merupakan bagian dari Program Riset dan Inovasi Strategis (PRIS) Tahun 2026 yang bertujuan memahami capaian, tantangan, dan arah penguatan otonomi daerah setelah lebih dari dua dekade pelaksanaannya di Indonesia. Salah satu fokus utama penelitian tersebut adalah pengembangan Indeks Kinerja Otonomi Daerah (IKOD), yakni instrumen evaluasi multidimensi berbasis data dan bukti empiris yang memperhatikan karakteristik serta konteks masing-masing daerah.
Dalam pelaksanaannya, tim peneliti BRIN juga memohon dukungan Pemerintah Kota Palu melalui BRIDA Kota Palu untuk memfasilitasi koordinasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait, menyiapkan perwakilan peserta FGD, menjadwalkan wawancara mendalam, serta membantu pengumpulan dan konfirmasi data maupun dokumen yang relevan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagaimana diketahui, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sejak 2001 telah membawa berbagai perubahan dalam pembagian kewenangan, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, hingga pembangunan daerah. Namun, capaian kinerja antardaerah masih menunjukkan keberagaman yang dipengaruhi oleh kapasitas fiskal, kelembagaan, kualitas tata kelola, serta karakteristik sosial dan geografis masing-masing wilayah.
Melalui FGD di daerah, BRIN ingin memperoleh perspektif, pengalaman, dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan otonomi daerah sekaligus menguji relevansi kerangka evaluasi dan indikator awal IKOD terhadap kondisi empiris di daerah.
Hasil pembahasan tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan instrumen evaluasi yang lebih komprehensif dan kontekstual. Penelitian ini juga tidak dimaksudkan untuk menetapkan peringkat ataupun nilai akhir daerah, melainkan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perjalanan dan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.
Pemerintah Kota Palu menyambut baik pelaksanaan penelitian tersebut dan berharap kolaborasi antara BRIN dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat, sehingga hasil riset yang dihasilkan tidak hanya menjadi kontribusi akademis, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kota Palu. ABS