“Atlet memiliki risiko kecelakaan, baik saat berlatih maupun bertanding. Bahkan, kita sering melihat ada atlet yang mengalami cedera serius. Karena itu, perlindungan ini penting agar mereka mendapatkan jaminan ketika menghadapi risiko tersebut,” jelasnya.

Untuk mendapatkan dua perlindungan sekaligus, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), peserta dikenakan iuran sebesar Rp16.800 per orang untuk masa perlindungan satu bulan. Gading merinci, apabila peserta mengalami kecelakaan kerja, BPJS Ketenagakerjaan akan menanggung biaya pengobatan dan perawatan hingga sembuh sesuai ketentuan program, termasuk pelayanan di rumah sakit kelas I.

Selain itu, peserta juga berhak mendapatkan santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB) selama menjalani masa pemulihan. Jika kecelakaan mengakibatkan kecacatan, peserta akan memperoleh santunan yang besarannya disesuaikan dengan persentase kecacatan pada anggota tubuh.

Sementara apabila peserta meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, ahli waris berhak menerima santunan sebesar Rp70 juta.

“Kalau terjadi kecelakaan kerja, peserta atau pihak terkait harus segera melaporkan kepada kami, paling lambat 2 x 24 jam. Nantinya, peserta akan mendapatkan biaya pengobatan sampai sembuh. Jika meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, santunannya sebesar Rp70 juta,” terangnya.

Adapun untuk risiko meninggal dunia yang bukan disebabkan kecelakaan kerja, peserta tetap mendapatkan perlindungan melalui program Jaminan Kematian dengan santunan sebesar Rp42 juta kepada ahli waris. Gading menambahkan, kepesertaan yang diberikan kepada atlet, pelatih dan ofisial tersebut berlaku selama tiga bulan, terhitung sejak November 2026 hingga Januari 2027, atau selama rangkaian kegiatan yang telah ditentukan.

Ia berharap, adanya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan ketenangan bagi atlet dan seluruh unsur pendukung selama menjalani persiapan hingga berlaga di Porprov.Dengan perlindungan tersebut, para atlet diharapkan dapat lebih fokus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di lapangan, tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan jaminan sosial ketika menghadapi risiko dalam aktivitas olahraga. AJI