Karena itu, Pemkab Parigi Moutong berencana melakukan penyesuaian kebijakan dengan meningkatkan insentif sekaligus memperkuat fasilitas penunjang operasional bagi petugas medis yang mengabdi di daerah pegunungan.
“Kesamaan insentif ini membuat tenaga kesehatan enggan bertugas ke wilayah pegunungan. Oleh karena itu, kita akan meningkatkan insentif serta fasilitas penunjang operasional mereka,” ungkap Erwin saat memberikan keterangan usai kegiatan HKN di halaman Kantor Bupati Parigi Moutong, Jumat (13/11/2026).
Bagi pemerintah daerah, pemerataan pelayanan kesehatan bukan sekadar persoalan keberadaan fasilitas medis, tetapi juga menyangkut bagaimana masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan memperoleh hak pelayanan yang sama. Erwin menegaskan, seluruh masyarakat Parigi Moutong harus mendapatkan akses pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas tanpa terkendala persoalan operasional maupun keterbatasan tenaga medis.
Untuk mewujudkan hal tersebut, ia mendorong seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) agar lebih proaktif dalam menjalankan fungsi pelayanan. Sebagai garda terdepan sektor kesehatan, Puskesmas diharapkan tidak hanya menunggu masyarakat datang berobat, tetapi juga mampu memastikan pelayanan menjangkau warga hingga ke wilayah yang sulit diakses.
Ia juga menekankan bahwa peringatan HKN harus menjadi momentum pembenahan kinerja Dinas Kesehatan, mulai dari pemerataan tenaga medis, peningkatan fasilitas, hingga kualitas pelayanan yang dirasakan langsung masyarakat. “HKN menjadi momentum evaluasi kinerja Dinas Kesehatan ke depan. Pelayanan masyarakat harus gratis, berkualitas, dan tidak boleh lagi ada keluhan,” pungkasnya. AJI