Keragaman tersebut harus dikelola dalam semangat toleransi, kebersamaan, dan kesediaan untuk hidup berdampingan. Persatuan sosial-budaya merupakan modal sosial penting bagi keberlangsungan bangsa. Tanpa kebersamaan di tengah perbedaan, Indonesia akan sulit menghadapi berbagai tantangan. “Tanpa kebersamaan secara sosial budaya, kita tidak mungkin kuat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh,” ujarnya.
Dimensi kedua adalah ekonomi. Haedar menilai persatuan bangsa tidak akan kokoh apabila kesenjangan ekonomi masih lebar dan penguasaan kekayaan nasional hanya terkonsentrasi pada segelintir kelompok. Kondisi tersebut berpotensi melahirkan oligarki ekonomi yang menjauhkan masyarakat dari cita-cita kesejahteraan bersama.
Ia mengingatkan pesan Al-Qur’an agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya. Prinsip tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 dan 34 UUD 1945 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Mengutip pemikiran Bung Hatta, Haedar menegaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 mengandung semangat politik kemakmuran bersama yang menolak individualisme, liberalisme, dan kapitalisme yang rakus.
Haedar juga mengaitkan hal tersebut dengan pandangan Presiden Prabowo mengenai pentingnya menjaga kekuatan ekonomi nasional agar Indonesia tidak terus-menerus bergantung kepada pihak asing. Karena itu, ia mendorong reformasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam agar kekayaan strategis nasional benar-benar dikelola untuk kepentingan rakyat.
Negara harus hadir dalam menguasai sumber daya dan kegiatan ekonomi strategis sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata. Apabila pengelolaan tersebut didistribusikan kepada pengusaha nasional yang sejalan dengan cita-cita kebangsaan, Haedar menyatakan Muhammadiyah akan memberikan apresiasi dan membersamai langkah tersebut.
Dimensi ketiga adalah politik. Haedar mengingatkan bahwa oligarki politik dan ambisi kekuasaan yang berlebihan dapat mengancam persatuan bangsa. Demokrasi tidak boleh hanya menjadi ruang perebutan kekuasaan, tetapi harus berlandaskan nilai agama, kebudayaan luhur bangsa, dan Pancasila.
Secara khusus, ia menekankan pentingnya menghidupkan sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. “Tidak mungkin demokrasi politik kita hidup di tengah keberagaman dan cita-cita luhur bangsa jika kita kehilangan hikmah kebijaksanaan dalam berpolitik,” tandasnya.
Haedar juga mengingatkan pernyataan Ki Bagus Hadikusumo bahwa salah satu sumber kerusuhan, perpecahan, dan kerusakan masyarakat maupun bangsa adalah hawa nafsu yang jahat, termasuk kerakusan dan ketamakan. “Kalau ada sekelompok apa pun yang ingin menguasai politik Indonesia, yang kategorinya lapar politik, maka rusaklah persatuan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Haedar menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Presiden Prabowo dalam menegakkan kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan, memajukan pendidikan, dan menjaga konstitusi. Pada kesempatan tersebut, Haedar juga mengumumkan rencana penyelenggaraan Muktamar ke-49 Muhammadiyah pada 18–21 November 2027 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan.
Pembukaan Muktamar direncanakan berlangsung di Stadion Teladan Medan dengan melibatkan lebih dari 10.000 peserta Muktamar Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah serta lebih dari satu juta penggembira.*ENG