Dari sisi tata kelola distribusi, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat pengawasan melalui program Subsidi Tepat, pemanfaatan sistem digital untuk memantau transaksi BBM di SPBU, serta pemeriksaan berkala terhadap lembaga penyalur BBM dan LPG. Koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan terkait juga terus dilakukan untuk mengidentifikasi serta menindaklanjuti indikasi penyimpangan distribusi.

Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan lembaga penyalur resmi yang terbukti melakukan pelanggaran, Pertamina akan mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Tindakan tersebut dapat berupa pemberian sanksi administratif, penghentian sementara penyaluran, hingga pemutusan hubungan usaha, dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat pelanggaran.

Penyaluran BBM dan LPG bersubsidi telah diatur melalui ketentuan pemerintah, di antaranya Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 beserta perubahannya mengenai penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM, serta Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 mengenai penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kilogram. Setiap dugaan penyalahgunaan pengangkutan maupun niaga BBM dan LPG bersubsidi dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum.

Pertamina mengimbau masyarakat untuk membeli BBM dan LPG bersubsidi melalui lembaga penyalur resmi serta menggunakannya sesuai peruntukan. Masyarakat juga diharapkan tidak melakukan penimbunan, pengangkutan, maupun penjualan kembali BBM dan LPG bersubsidi secara ilegal.WAN