“Kami ingin ada pengungkapan sampai ke bandar besarnya. Jangan hanya pengguna dan kurir yang terus ditangkap, sementara pemasok dan pengendali jaringan tidak terungkap,” tegasnya.
Selain persoalan narkoba, Riswan turut mendesak Kapolres Parigi Moutong mengambil langkah tegas terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang disebut semakin meluas di sejumlah wilayah. Ia menilai, hampir sebulan setelah serah terima jabatan Kapolres Parigi Moutong pada 16 Oktober 2026, belum terlihat langkah penertiban PETI yang signifikan.
Menurut Riswan, aktivitas pertambangan ilegal tersebut diduga telah menjangkau hampir seluruh kecamatan di Parigi Moutong. Situasi itu membuatnya mempertanyakan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin.
“PETI di Parigi Moutong ini sudah sangat menjamur, hampir ada di setiap kecamatan. Sangat tidak masuk akal kalau polisi tidak mengetahui aktivitas tersebut,” ujarnya.
Riswan juga menanggapi pernyataan Kapolres yang mendorong agar aktivitas pertambangan dapat dilegalkan. Ia berpandangan, proses legalisasi merupakan kewenangan pemerintah daerah bersama instansi teknis terkait. Sementara itu, kepolisian tetap memiliki tanggung jawab melakukan penertiban terhadap aktivitas pertambangan yang masih beroperasi tanpa izin.
“Kalau soal legalisasi, itu menjadi urusan pemerintah setempat. Tugas polisi adalah melakukan penertiban dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal,” katanya.
Bagi Riswan, pemberantasan narkoba dan penertiban PETI merupakan dua persoalan yang membutuhkan keseriusan aparat penegak hukum. Namun, pengungkapan jaringan narkoba hingga ke bandar besar menjadi salah satu pekerjaan penting yang harus mendapat perhatian lebih.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman peredaran dan penyalahgunaan narkoba. AJI
