“Target ini tidak mudah karena Indonesia adalah negara kepulauan dengan karakteristik wilayah yang beragam, sehingga pendekatannya harus disesuaikan. Di daratan kami lakukan perluasan jaringan, sedangkan di kepulauan dibangun pembangkit melalui program listrik perdesaan,” jelas Havidh.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi Kementerian ESDM tidak bisa bekerja sendiri.
Dari sisi pemerintah daerah, Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, S.E., M.M., menyambut baik dan menyatakan kesiapan jajarannya untuk mendukung kelancaran program, termasuk dalam hal penyediaan data dan penyiapan lahan yang kerap menjadi tantangan di daerah kepulauan.
“Permasalahan yang kerap terjadi sebelumnya adalah kesiapan lahan. Ini sudah menjadi catatan evaluasi kami agar segera disiapkan dari awal. Jadi, ketika anggaran siap, eksekusi program bisa langsung berjalan lancar dan tepat waktu di wilayah kepulauan,” ungkap Michael.
Melalui sinergi yang solid antara PLN, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, Program Listrik Perdesaan 2026-2029 diharapkan mampu menuntaskan misi “Sulut Terang Benderang” serta mendongkrak kesejahteraan dan perekonomian masyarakat hingga ke pelosok.*/HJ
