Ia memastikan KIPAN Nasional akan terus mengawal kebijakan tersebut guna memastikan seluruh proses berjalan transparan dan sesuai aturan. Langkah itu, kata dia, bertujuan mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, berintegritas, dan bebas dari jerat penyalahgunaan narkotika.
Diketahui, pemeriksaan maraton yang melibatkan BNN Kabupaten Poso berakhir pada Jumat, 24 Juli 2026. Tes urine tersebut menyasar pejabat eselon II, III, dan IV, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), anggota DPRD, hingga pelajar tingkat SLTA.
Namun hingga Rabu (29/7/2026), hasil pemeriksaan belum diumumkan secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
Berdasarkan data yang dihimpun, lebih dari 1.000 alat uji digunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan awal. Dari proses skrining tersebut, sebagian sampel urine aparatur dilaporkan terindikasi mengandung methamphetamine atau sabu-sabu serta golongan obat penenang benzodiazepine.
Indikasi tersebut masih memerlukan tahapan verifikasi dan konfirmasi lebih lanjut sesuai prosedur pemeriksaan yang berlaku sebelum dapat dijadikan dasar penetapan hasil akhir. AJI
