“Data BNBA sangat penting untuk membantu kami melihat kondisi masyarakat secara lebih rinci, termasuk kebutuhan infrastruktur dasar seperti akses air bersih dan sanitasi. Data tersebut juga dapat menjadi dasar untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng Nuryamin, STP., M.M., menyampaikan dukungan penuh terhadap kebutuhan data yang diperlukan BPBPK Sulteng. “Nantinya tim data kami akan menyiapkan data BNBA yang dibutuhkan. Namun, untuk memenuhi ketentuan dan SOP yang berlaku, kami berharap BPBPK Sulawesi Tengah dapat menyampaikan surat resmi permintaan data sehingga proses penyampaian data dapat dilakukan sesuai mekanisme,” jelas Nuryamin.
Ia menambahkan bahwa data yang akan disiapkan tidak hanya memuat kondisi keluarga terkait sanitasi, tetapi juga akan dilengkapi dengan data potensi stunting dan Keluarga Risiko Stunting (KRS). Dengan demikian, data tersebut dapat menjadi dasar yang kuat dalam mendukung usulan pembangunan sanitasi di desa sasaran.
Melalui sinergi antara Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sulteng dan BPBPK Sulteng, diharapkan pembangunan sanitasi yang direncanakan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi layak dan air bersih, sekaligus mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Poso. AMR
