Gubernur turut mengapresiasi berbagai program pemerintah pusat yang mulai menyasar langsung kelompok masyarakat rentan, seperti program pendidikan berbasis afirmasi dan jaminan sosial. Ia mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyesuaikan kebijakan daerah agar sejalan dengan upaya tersebut.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengajak seluruh kepala daerah untuk bersatu, melampaui perbedaan latar belakang politik maupun kelompok. “Mau dari mana pun kita berasal, putih, biru, merah, atau hitam, hari ini kita harus bersatu. Bersatu untuk menyelesaikan persoalan rakyat,” tegasnya.
Di sektor pendidikan, Gubernur menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperluas akses pendidikan, termasuk mendorong kebijakan wajib belajar 13 tahun. Ia menekankan bahwa pendidikan merupakan hak dasar rakyat yang harus dijamin negara.
“Saya sering bertemu masyarakat di desa-desa, orang tua datang menyampaikan terima kasih karena anaknya bisa kuliah. Ini bukti bahwa negara harus hadir. Pendidikan bukan beban, tetapi solusi untuk mengurangi beban hidup masyarakat,” ungkapnya.
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian utama, khususnya dalam memastikan akses layanan bagi masyarakat kurang mampu melalui skema jaminan kesehatan. “Pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar rakyat. Ini bukan sekadar program gubernur atau bupati, tetapi kewajiban negara sejak awal berdiri,” tegasnya.
Gubernur menargetkan penurunan angka kemiskinan secara signifikan dalam lima tahun ke depan, dengan harapan mencapai kisaran 5 persen pada periode 2028–2030 melalui perencanaan yang lebih terarah dan kolaboratif.
Menutup arahannya, Gubernur mengajak seluruh pihak untuk menjadikan Musrenbang sebagai momentum konsolidasi dan perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berdampak nyata. “Ini adalah musyawarah besar kita. Dengan kebersamaan, kita pastikan perencanaan pembangunan tidak salah arah dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. *WAN
