Di titik inilah, Sangulara melihat peluang—mengubah fungsi dari sekadar simbol jabatan menjadi fasilitas yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat. Apalagi, secara prinsip, rumah jabatan merupakan aset negara yang tidak hanya menunjang tugas kepala daerah, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan publik, selama tidak menyalahi aturan dan tetap menjaga fungsi utamanya.
Di sisi lain, Riswan juga menyoroti fakta bahwa biaya perawatan Rujab tetap berjalan, terlepas dari apakah bangunan itu ditempati atau tidak. Anggaran yang bersumber dari uang rakyat, menurutnya, semestinya memberi dampak nyata. “Kalau bupati tidak memanfaatkannya secara maksimal, kenapa tidak dialihkan untuk kepentingan masyarakat? Ini soal keberpihakan,” tegasnya.
Ia bahkan memperluas sorotan pada aset daerah lainnya, seperti kendaraan dinas, yang dinilai belum sepenuhnya digunakan untuk pelayanan publik. Bagi Sangulara, setiap fasilitas yang dibiayai negara seharusnya kembali ke masyarakat dalam bentuk manfaat yang terasa.
Gagasan ini pada akhirnya bukan sekadar soal bangunan. Ia menyentuh cara pandang tentang bagaimana kekuasaan dan fasilitas publik seharusnya hadir—bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai solusi. Di Parigi Moutong, harapan itu kini menggantung: akankah Rujab yang selama ini sunyi, kelak menjadi tempat singgah bagi mereka yang sedang berjuang sembuh?. AJI
