SULTENG RAYA — Riak kecil di ruang rapat Komisi IV DPRD Parigi Moutong itu kini menjelma menjadi gelombang polemik yang belum juga surut. Sebuah pernyataan spontan dalam forum resmi menyeret nama seorang legislator, Selpina, ke dalam isu sensitif: dugaan keterkaitan dengan aktivitas tambang emas ilegal.
Semula, rapat tersebut membahas persoalan layanan kesehatan. Namun suasana berubah ketika Pelaksana Tugas Kepala Puskesmas Moutong, Nurlian, mengungkap kondisi keterbatasan anggaran hingga pihaknya harus mencari pinjaman dana operasional, termasuk kepada pihak yang disebut sebagai “bos tambang”. Dalam pernyataannya, ia sempat menyebut nama Selpina.
Ucapan itu menjadi simpul persoalan. Publik menafsirkan beragam, dan sejak saat itu, nama Selpina berada di tengah sorotan.
Tak tinggal diam, Selpina memilih menghadapi isu tersebut secara terbuka. Ia membantah keterlibatan dalam aktivitas tambang ilegal, sekaligus menantang agar sosok “bos tambang” yang dimaksud diungkap secara terang ke publik. “Kalau memang ada yang dimaksud, silakan dibuka. Jangan setengah-setengah, karena bisa menggiring opini,” tegasnya.
Ia mengaku terkejut saat namanya disebut dalam forum resmi, namun memilih menahan respons saat itu demi menjaga jalannya rapat. Selpina juga menegaskan tidak pernah berkomunikasi dengan pihak Puskesmas terkait pinjaman dana dimaksud.
Meski demikian, ia tidak menampik bahwa sebagian keluarganya, termasuk suaminya, pernah berkecimpung di sektor pertambangan. Namun menurutnya, hal itu terjadi jauh sebelum dirinya menjabat sebagai anggota DPRD dan tidak memiliki kaitan dengan posisinya saat ini. “Itu sudah lama, dan bukan berarti saya melegitimasi,” ujarnya.
Di tengah polemik yang berkembang, Partai Hanura sebagai kendaraan politik Selpina mengambil sikap hati-hati. Ketua DPC Hanura Parigi Moutong, Feri Budiutomo, menegaskan partainya tidak akan gegabah, namun tetap membuka ruang penindakan jika terbukti ada pelanggaran. “Kalau kemudian dia berafiliasi dengan kegiatan tersebut, tentu partai akan mengambil tindakan tegas. Tapi kami tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” kata Feri.
