SULTENG RAYA – Wali Kota Palu, Hadianto Raysid, mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, menyiapkan dua skema untuk penanganan stunting di daerah itu.
Pertama, kata dia, pencegahan risiko stunting dan kedua adalah penanganan risiko stunting.
“Kalau mencegah berarti Bumil (Ibu Hamil, red) kita harus kita jaga dan kawin dini juga harus kita pantau dan perlu diberikan pendampingan. Terutama mereka dari keluarga yang ekonominya berada pada posisi yang tidak baik. Itu yang perlu mendapatkan perhatian agar pencegahan risiko Stunting bisa berjalan dengan baik,” kata Wali Kota Hadianto saat membuka Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Aula Kantor Camat Palu Selatan, Senin (20/2/2023).
Menurutnya, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, pravelensi Stunting di Kota Palu mengalami kenaikan 0,8 persen bersama enam kabupaten lain, yakni Kabupaten Buol 4,1 persen, Donggala 2,9 persen, Banggai Kepulauan 2,0 persen, Tojo Unauna 1,9 persen, Tolitoli 1,4 persen dan Kabupaten Morowali Utara 2,1 persen.
“Kalau penanganan Stunting di Kota Palu sudah berjalan cukup baik, hanya memang tuntutan kita bagaimana langkah-langkah mencegah Stunting itu sendiri,” ujarnya.
Iya berharap, keberadaan Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Kota Palu mampu menjadi media berkolaborasi dan elaborasi semua pemikiran agar mendapatkan rekomendasi yang tepat terkait dua hal tersebut.
“Saya berharap, forum ini bukan hanya jadi forum-foruman, akan tetapi bisa menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang baik dan saya menunggu rekomendasi itu. Supaya kita bisa melihat upaya apa yang bisa kita lakukan ke depan. Jangan UUD alias Ujung-ujungnya Duit,” tekannya.
Ia meminta, agar kader-kader Posyandu di Kota Palu yang berjumlah sekitar 1.500 lebih orang bisa dimanfaatkan sebagai pasukan tempur yang siap menjadi pendamping di setiap kelurahan di Kota Palu.
“Ini betul-betul kita kerja baik, jangan kita terlihat naik pravelensinya dan dianggap seakan-akan kita tidak kerja. Saya harap forum ini bisa saling menguatkan strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu sekaligus juga bisa melakukan evaluasi atas kerja-kerja yang sudah dilakukan dan saya bisa memberikan rekomendasi yang InsyaAllah bisa bermanfaat,” tambahnya.
Turut hadir sejumlah pihak, diantaranya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Palu, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Tengah dan BPS Kota Palu. HGA