SULTENG RAYA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tengah mencatat, realisasi dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga akhir Januari 2023 mencapai Rp1,2 triliun atau 7,3 persen pagu 2023 sebesar 15,77 triliun.
Kepala Perwakilan Kemenkeu di Sulteng dan Kakanwil DJPb Sulteng, Irfa Ampri, mengatakan, persentase tersebut tumbuh sebesar 24,1 persen secara year on year (yoy) dibandingkan Januari 2022.
Kinerja positif itu, kata dia, ditopang tingginya penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) khususnya alokasi DAU tidak ditentukan penggunaanya yang disalurkan, dan penyaluran DBH terutama dari DBH minerba.
“Komponen TKD lainnya seperti DAK Non-Fisik dan Dana Desa mulai dilakukan penyaluran pada Februari sedangkan DAK Fisik paling cepat dilakukan pada Maret. Secara spasial realisasi TKDD terbesar berasal dari Kabupaten Morowali dengan realisasi sebesar Rp130 miliar (10,4 persen pagu) yang ditopang dari realisasi DBH minerba,” kata Irfa Ampri dalam keterangan tertulis yang diterima Sulteng Raya, Rabu (1/3/2023).
Selanjutnya, realisasi belanja negara per 31 Januari mencapai Rp1,4 triliun atau mencapai 5,6 persen, tumbuh 24,6 persen yoy, begitupun pagu APBN 2023 juga tumbuh 3,6 persen (yoy).
Realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp219 miliar atau 2,5 persen dari pagu). Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) terutama untuk percepatan penyaluran BOS, pengadaan peralatan/mesin, gedung/ bangunan, dan sarpras/logistik, pemeliharaan jalan/jaringan/irigasi/ BMN, penyaluran bansos, dan termasuk kegiatan operasional K/L.
Hal itu, simetris dengan pendapatan negara di Sulteng. Realisasi melanjutkan kinerja baik di 2023 atau tumbuh 14,1 persen (yoy).
“Hingga akhir Januari 2023, pendapatan Negara tercapai sebesar Rp830 miliar atau 9,3 persen target APBN,” ucapnya.
Adapun rincian pendapatan negara terbagi menjadi beberapa indicator diantaranya, pertumbuhan pajak yang sangat baik, di mana per akhir Januari 2023, penerimaan pajak mencapai Rp787 miliar, atau 9,3 persen dari target, tumbuh 13,8 persen (yoy).
Selanjutnya, hingga akhir Januari 2023, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mengalami sedikit penurunan namun tetap on-track, dipengaruhi turunnya penerimaan bea keluar dan bea masuk.
“Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp74,7 miliar (3,5 persen dari target, turun 127,9 persen yoy). Penerimaan Cukai mampu mencatatkan penerimaan di awal tahun setelah periode sebelumnya belum terdapat penerimaan cukai di awal tahun, tumbuh 4,9 persen (yoy), dipengaruhi kebijakan tarif dan efektifitas pengawasan. Sementara kinerja bea keluar menurun disebabkan harga CPO yang sudah termoderasi dan turunnya volume ekspor komoditas,” katanya.
Pada indicator penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga akhir Januari 2023 mengalami pertumbuhan signifikan, mencapai 21,6 persen (yoy) dengan realisasi sebesar Rp43 miliar atau 8,5 persen dari target.
Capaian positif tersebut terutama didorong dari realisasi pendapatan PNBP lainnya (Rp 43,2 miliar atau 16,9 persen dari target), khususnya yang berasal dari pendapatan izin keimigrasian di Satker Kemenkumham, pendapatan jasa kepelabuhan pada Satker Kemenhub, dan pendapatan biaya pendidikan pada UIN Datokarama Palu.
“Pendapatan Badan Layanan Usaha (BLU) terealisasi 0,1 persen dari target) juga mencatatkan kinerja positif jika dibandingkan tahun sebelumnya yang belum terdapat realisasi penerimaan di awal tahun,” ungkapnya.
Secara keseluruhan, kinerja APBN di awal 2023 mencatatkan capaian yang positif, sehingga mampu menjaga optimisme pemulihan ekonomi. Namun demikian, tantangan dan ketidakpastian masih harus terus diantisipasi dan diwaspadai agar pemulihan ekonomi yang dilakukan terus dapat dijaga momentumnya serta lebih kokoh.
“Pemerintah akan terus mengoptimalkan peran APBN dalam membiayai program-program prioritas yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, antara lain melalui belanja kesehatan, pendidikan, fasilitas publik, dan bantuan sosial,” tutup Irfa Ampri. RHT
