SULTENG RAYA – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Poso menyatakan sepanjang 2022, realisasi belanja APBN pada belanja pemerintah pusat atau Kementerian/Lembaga (K/L) di wilayah kerja empat kabupaten di Sulteng (Poso, Tojo Una-una, Morowali, dan Morowali Utara) mencapai 97,12 persen.
Kepala KPPN Poso, Suhartadi, mengatakan, persentase tersebut nilai realisasinya sebesar Rp1.596.830.399.353 dari pagu Rp1.644 miliar yang terdiri dari belanja pegawai Rp325,6 miliar, belanja barang Rp251,6 miliar, belanja modal Rp40,6 miliar, dan belanja transfer Rp1.026 miliar.
“Realisasi penyerapan masing-masing capaian realisasi terdiri dari belanja transfer sebesar 96,94 persen. Sedangkan capaian realisasi belanja pegawai sebesar 97,04 persen, realisasi belanja barang sebesar 97,55 persen dan realisasi belanja modal sebesar 99,75 persen,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Sulteng Raya, Ahad (29/1/2023).
Selanjutnya, kata dia, pada belanja daerah berupa Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2022, pagu APBN transfer ke daerah untuk dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan pagu sebesar Rp476,5 miliar dan realisasi sebesar Rp452,14 miliar atau sebesar 94,88 persen serta DAK non fisik dengan pagu sebesar Rp118,7 miliar dan realisasi sebesar Rp112,05 miliar dengan persentase sebesar 94,40 persen.
“Untuk pagu APBN Dana Desa sebesar Rp 431,4 miliar, terealisasi sebesar Rp431,12 miliar atau sebesar 99,92 persen. Kinerja penyerapan belanja di wilayah kerja KPPN Poso, diharapkan semakin terus membaik pada 2023 untuk mendorong pemulihan ekonomi dan pencapaian target pembangunan,” tutur Suhartadi.
REALISASI PC-PEN 2022
Untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa pada 2022 terdiri dari pagu sebesar Rp121,37 miliar yang disalurkan pada 142 desa di Kabupaten Poso, Rp111,5 miliar yang disalurkan pada 134 desa di Kabupaten Tojo Una-una, Rp96,5 miliar yang disalurkan pada 126 desa di Kabupaten Morowali, dan Rp101,9 miliar yang disalurkan pada 122 desa di Kabupaten Morowali Utara.
PENDAPATAN NEGARA BERKINERJA BAIK
Sementara itu, Suhartadi juga menjabarkan ihwal realisasi pendapatan negara di wilayah kerja. Tercatat pada 2022 mencapai Rp5.522,3 miliar atau tumbuh 87,1 persen dibandingkan realisasi 2021.
Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp5.436,2 miliar, tumbuh 88,1 persen dari realisasi 2021.
Untuk realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp86,05 miliar atau meningkat 37,9 persen dibandingkan realisasi 2021.
“Capaian penerimaan perpajakan tersebut didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan permintaan yang terus membaik, tren peningkatan harga komoditas, kenaikan harga komoditas utama ekspor, serta peningkatan permintaan dalam negeri terkait barang impor,” tuturnya.
“Secara umum pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah 2022 tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan 2021. Sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN Poso berkomitmen untuk terus mengawal APBN dan memberikan pelayanan terbaik kepada satker mitra kerja,” ujarnya menambahkan.
Ia juga menuturkan, Pemerintah akan terus berupaya menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi sehingga perekonomian nasional dapat stabil dan tumbuh sesuai rencana.
Kesehatan fiskal menjadi salah satu faktor yang cukup krusial untuk dapat berperan optimal sebagai shock absorber yang mampu meredam gejolak yang terjadi sehingga masyarakat khususnya kelompok miskin dan rentan dapat tetap terlindungi.
Membaiknya aktivitas ekonomi dan masyarakat yang makin terkendali ditengah kenaikan harga-harga komoditas memberi tambahan pendapatan dan menciptakan kinerja APBN 2022 dan APBN 2023 kedepannya yang semakin baik dan kuat.
Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas belanja serta memperkuat program-program yang memberikan perlindungan pada masyarakat.
“Kinerja APBN menggambarkan keseluruhan upaya Indonesia menghadapi pandemi yang luar biasa tiga tahun ini, dan upaya Indonesia untuk memulihkan kondisi ekonomi masyarakat, kegiatan ekonomi, dan kondisi kesejahteraan masyarakat. Kementerian Keuangan umumnya, dan KPPN Poso khususnya akan terus menjaga APBN Keuangan Negara sebagai instrumen yang kredibel, efektif, sehat dan sustainable. Ini adalah salah satu prasyarat bagi Indonesia untuk terus maju dan berkembang sehingga kita bisa mencapai cita-cita negara Indonesia,” tutupnya. RHT
