SULTENG RAYA – Soal kasus penyadapan yang dilakukan oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Dr. K.H Haedar Nashir, meminta agar proses hukum harus ditegakkan.

Hal itu disampaikan Haedar Nashir usai menutup rangkaian kegiatan Tanwir dan Milad ke-114 yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Palu, Ahad (15/11/2026).

“Pokoknya hukum harus ditegakkan,” ucap singkat Haedar Nashir sambil berjalan meninggalkan wartawan keluar ke gedung acara, Ahad (15/11/2026) siang.

Dalam wawancara oleh sejumlah wartawan tersebut, Haedar Nashir enggan mengomentari banyak soal kasus yang menimpa tersangka LSP, bahkan asisten pribadi Haedar Nashir pun nampak mendorong tangan salah satu wartawan saat hendak menanyakan kasus LSP dihadapan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu.

Diketahui, Kapolri Jenderal Lisyto Sigit Prabowo dianugerahi sebagai anggota kehormatan Tapak Suci Putera Muhammadiyah. Jenderal Sigit berharap penganugerahan anggota kehormatan tersebut makin mempererat hubungan Polri dengan Muhammadiyah.

Sebelumnya dilansir dari Detiknews, mantan Kapolri Jenderal LSP yang kini ditahan di Rutan Brimob Polri itu, pernah dianugerahi anggota kehormatan Tapak Suci Putera Muhammadiyah dalam apel pembukaan Muktamar XVI Tapak Suci Putera Muhammadiyah (TSPM) di Semarang, Jawa Tengah (Jateng) pada Sabtu (8/8/2026).

2

Penganugerahan itu, diberikan oleh Ketua Umum PP Tapak Suci Putra Muhammadiyah, Muhammad Afnan Hadikusumo, yang juga dihadiri oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir.

Saat itu, Kapolri Jenderal Sigit mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Muhammadiyah karena telah memberikan kesempatan untuk hadir. Polri menyinggung mengenai hubungan erat Polri dengan Muhammadiyah.

“Kami berterima kasih kepada Bapak Ketua Umum Muhammadiyah, Pak Haedar, karena saya diberikan kesempatan untuk semakin erat dengan keluarga besar Muhammadiyah. Apabila sebelumnya saya pernah bertemu dan melaksanakan kegiatan bersama dengan Aisyiyah, kemudian beberapa waktu yang lalu juga dengan beberapa rektorat Universitas Muhammadiyah, kemudian beberapa kali kita melaksanakan kegiatan bersama dengan Kokam, Pemuda Muhammadiyah,” kata Kapolri LSP dalam sambutannya.

Jenderal Sigit mengucapkan terima kasih karena telah dianugerahkan sebagai anggota kehormatan Tapak Suci Putera Muhammadiyah. Jenderal Sigit berharap hubungan Polri dan Muhammadiyah semakin erat ke depannya.

“Dan alhamdulillah saya hari ini saya bisa bertatap muka dan mendapatkan anggota kehormatan Tapak Suci, artinya ini menjadi bentuk bagaimana antara Polri dengan keluarga besar Muhammadiyah semakin hari semakin dekat, semakin menjadikan Polri sebagai keluarga besar Muhammadiyah,” ujar Jenderal Sigit.

“Sekali lagi terima kasih Pak Haedar, yang memberikan kesempatan kepada kami dan keluarga besar Polri untuk terus mempererat hubungan silaturahmi dan sinergi,” jelasnya.

Diketahui, mantan Kapolri Jenderal Pol. (Purn.) Listyo Sigit Prabowo (LSP) telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik. Kasus ini disampaikan secara resmi oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada 12 November 2026.

Dalam kasus itu, penyidik Bareskrim Mabes Polri menetapkan empat tersangka masing-masing LSP (Listyo Sigit Prabowo) Mantan Kapolri, diduga sebagai pemberi perintah dan end user (penerima akhir) hasil penyadapan, SU (Slamet Uliandi) Mantan Kadiv TIK Polri  EH (Eko Hadi Santoso) Mantan Direktur Tipidter/Plt Kabagmon dan AS (Ahrie Sonta) Mantan Kadivkum/Plt Kabagmon.

Penyadapan ilegal tersebut, diduga menyasar Presiden RI Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, tokoh ormas, media, LSM, hingga pengusaha sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Untuk Modus Operandi, Nomor target dimasukkan ke sistem penyadapan (LIMS/PLX) tanpa melalui surat permohonan resmi dari penyidik dan tanpa verifikasi proses hukum. Pada Oktober 2026, data hasil sadapan serta log komunikasi di dalam grup WhatsApp juga sempat diperintahkan untuk dihapus.

Kini tiga tersangka (LSP, EH, dan AS) ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, sementara SU dikenakan tahanan rumah karena pertimbangan kesehatan. Kasus ini juga mulai merambah ke tahap pendalaman dugaan permufakatan jahat atau tindak pidana makar yang diselidiki secara terpisah oleh Bareskrim Polri atas desakan Komisi III DPR.*/YAT