SULTENG RAYA – Rencana menghadirkan “gundukan durian” dalam kemeriahan Festival Teluk Tomini (FTT) 2026 sejatinya lahir dari semangat sederhana: mempromosikan kekayaan lokal Parigi Moutong. Namun di balik aroma durian yang diharapkan menggoda tamu, muncul riak polemik yang justru menyasar kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Polemik itu bermula dari beredarnya sebuah surat resmi bertanggal 13 April 2026 yang ditandatangani Bupati Parigi Moutong. Surat tersebut ditujukan kepada pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), badan, hingga kepala bagian, berisi ajakan mendukung pelaksanaan FTT 2026 yang dirangkaikan dengan Bhayangkara Trail Adventure (BTA) pada 24–25 April di Pantai Kayu Bura, eks lokasi Sail Tomini.
Dalam surat itu, dukungan yang diminta salah satunya berupa penyiapan buah durian. Kalimat ajakan tersebut kemudian bergulir liar di ruang-ruang percakapan digital, memunculkan tafsir baru: seolah-olah setiap ASN diwajibkan menyumbang satu buah durian.
Di sejumlah grup WhatsApp, beredar pula imbauan bernada serupa—mengajak partisipasi ASN untuk menyumbangkan durian lokal. Dari sinilah kegelisahan mulai tumbuh. Di tengah kondisi efisiensi anggaran, muncul kekhawatiran bahwa partisipasi itu berujung pada beban pribadi.
Jika asumsi tersebut benar, bukan tidak mungkin ribuan durian akan terkumpul dari kantong ASN. Namun di sisi lain, pertanyaan yang muncul tak lagi soal jumlah buah, melainkan batas antara partisipasi dan kewajiban.
