SULTENG RAYA – Sejumlah pelaku usaha meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali Utara, untuk membantu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di sekitar lokasi pertambangan.
“Kami berharap adanya intervensi bantuan dari Pemkab atau pemerintah desa dan pihak perusahaan, untuk membantu pengembangan usaha kecil,” kata Muhammad Arif di Desa Towara, Kecamatan Petasia Timur, Minggu.
Pedagang ayam potong itu menjelaskan bantuan yang diharapkan tidak hanya berupa pembangunan fisik, tetapi juga dukungan langsung seperti bantuan modal, pelatihan, dan pengembangan kapasitas.
Dia mengungkapkan Pemkab Morut memiliki program Bantuan Keuangan Khusus (BKK), untuk kelompok usaha. Namun, bantuan tersebut terbatas dan belum merata.
Diketahui, program BKK desa dari Pemkab Morut sebesar Rp300 juta per tahun. Program itu untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di daerah itu.
Sementara, untuk program pemerintah provinsi Sulawesi Tengah, untuk “Berani Sejahtera”, diakui Arif belum pernah dirasakan langsung oleh masyarakat desa.
Selain itu, Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang menjadi kewajiban perusahaan tambang, juga belum dirasakan sepenuhnya oleh UMKM.
“Dalam musyawarah itu biasanya hanya orang-orang tertentu yang diundang. Tidak semua masyarakat dilibatkan,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa sejak awal, dorongan agar perusahaan menjalankan PPM berasal dari masyarakat. Namun, setelah program berjalan, pelaku UMKM justru tidak lagi dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
“Kami tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan kebijakan. Yang terlibat hanya orang-orang dekat pemerintah desa,” katanya menegaskan.
Bahkan kata dia, UMKM pernah menawarkan kerja sama langsung ke perusahaan, namun ditolak. Alasannya, UMKM masih berbentuk perorangan, bukan badan usaha resmi.
“Perusahaan maunya kerja sama dengan perusahaan juga, bukan perorangan,” katanya.
Hal senada disampaikan Carolina, pedagang buah, sayur, dan rempah di Desa Towara. Dia menggungkapkan selama ini tidak ada program pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan. Sementara program desa lebih fokus ke infrastruktur, bukan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Selain itu, untuk program BKK bergantung pada usulan kelompok. Sementara, tiidak semua kelompok aktif, sehingga bantuan tidak terserap.
Menanggapi hal itu, Direktur Yayasan Kompas Peduli Hutan (KOMIU) Given mengungkapkan berbagai hambatan UMKM di Morowali dan Morowali Utara yang berada di sekitar pertambangan diantaranya legalitas dan standarisasi serta sertifikasi prodak.
Selain itu, permodalan yang kurang bila melakukan kemitraan dengan perusahaan, hingga keberlangsungan pasokan ke perusahaan.
“Perlu adanya regulasi yang sifatnya mengharuskan pihak perusahaan, melakukan kemitraan dengan UMKM di Morowali dan Morowali Utara,” katanya. *WAN
