SULTENG RAYA – Harapan besar terhadap pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Parigi Moutong perlahan berubah menjadi tanda tanya. Program yang sejak 2025 digaungkan sebagai bagian dari implementasi Instruksi Presiden tentang pengentasan kemiskinan ekstrem itu hingga kini belum juga menunjukkan realisasi fisik di lapangan.
Padahal, Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong telah menyiapkan berbagai prasyarat, termasuk penyediaan lahan seluas sembilan hektare. Namun memasuki pertengahan 2026, proyek strategis tersebut masih tertahan di tahap persiapan.
Kondisi ini memantik kegusaran Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid. Dalam sebuah forum dialog bersama Rumah Hukum Tadulako, ia secara terbuka membandingkan kondisi daerahnya dengan Kabupaten Sigi yang dinilai lebih progresif dalam menghadirkan infrastruktur pendidikan.
“Saya bangga dengan Kabupaten Sigi yang sudah mendapatkan dua sekolah, yakni Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Masa di tempat lain dapat, Parigi Moutong tidak?” ujarnya dengan nada kritis.
Kegelisahan itu tidak berdiri sendiri. Abdul Sahid menilai, secara politik Parigi Moutong seharusnya memiliki posisi tawar yang cukup kuat untuk memperjuangkan program pusat. Ia bahkan menyinggung kedekatan elit daerah dengan aktor-aktor penting di tingkat nasional dan provinsi.
Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, diketahui berada dalam satu partai dengan anggota DPR RI, Muhidin M Said, yang memiliki pengaruh di tingkat pusat. Sementara itu, Abdul Sahid sendiri kini berada di Partai Demokrat, sejalan dengan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid.
Dengan konfigurasi tersebut, ia menilai peluang untuk mengakses dukungan anggaran seharusnya terbuka lebar.
“Saya satu partai dengan Pak Gubernur. Pak Bupati satu partai dengan Pak Muhidin. Jadi, banyak cara, banyak jalan untuk mendapatkan anggaran,” katanya lugas.
Di tengah tekanan efisiensi anggaran daerah, Abdul Sahid mengaku terus melakukan pendekatan ke pemerintah provinsi agar Parigi Moutong tidak luput dari prioritas pembangunan. Baginya, kehadiran negara melalui pembangunan fisik, khususnya di Kota Parigi, menjadi kunci agar daerah tidak semakin tertinggal.
“Kami ingin pemerintah tetap hadir di Parigi Moutong. Bagaimana kota Parigi ini bisa maju,” tuturnya.
Tak hanya Sekolah Rakyat, Pemda juga tengah mengupayakan perbaikan sejumlah infrastruktur vital lainnya. Keterbatasan APBD, menurutnya, bukan alasan untuk menghentikan langkah pembangunan. Strategi “jemput bola” ke pemerintah pusat dan provinsi akan terus menjadi andalan.
“Mungkin dari provinsi bisa bantu, kalau tidak, pusat. Kita cari jalan itu,” tegasnya.
Sementara itu, dari sisi teknis, Dinas Sosial Parigi Moutong memastikan proses pembangunan Sekolah Rakyat masih berjalan. Sekretaris Dinas Sosial, Syafaat Pampi, menyebutkan bahwa proyek tersebut tetap menjadi prioritas dan diharapkan mulai terealisasi tahun ini.
“Prosesnya sedang berjalan. Semoga tahun ini pembangunannya terlaksana,” ungkapnya, Kamis (2/4/2026).
Ia menjelaskan, lokasi pembangunan Sekolah Rakyat direncanakan berada di Desa Jonokalora, Kecamatan Parigi Barat, dengan luas lahan yang telah disiapkan mencapai sembilan hektare.
Di tengah tarik-menarik harapan dan realisasi, publik kini menanti, apakah Sekolah Rakyat benar-benar akan hadir sebagai solusi, atau sekadar menjadi wacana yang tertunda. AJI
