SULTENG RAYA – Wakil Wali Kota Palu, dr Reny A Lamadjido, mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Palu untuk lebih adaptif terhadap perubahan.
Dorongan tersebut berkaitan terhadap hasil penilaian implementasi berakhlak ASN Pemkot Palu 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI.
Ia menuturkan, secara rata-rata implementasi ASN ‘Berakhlak’ alias singkatan dari ‘berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif’, terlihat cukup sehat, namun masih terdapat variabel nilai dasar ASN yang tidak sehat, yakni adaptif. Capaiannya hanya 37,1 persen.
“Indikasi ini menggambarkan bahwa ASN Pemerintah Kota Palu belum inovatif serta belum antusias dan semangat dalam menghadapi perubahan. Kita belum bisa untuk cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, belum mampu berinovasi dan mengembangkan kreativitas serta belum proaktif, masih sebatas reaktif. Tentunya ini, menjadi tugas kita bersama untuk mendorong asn lebih adaptif. Mulai dari kita pribadi, lalu ajak asn lain agar bisa adaptif,” kata Wawali Reny saat memimpin apel kesadaran tingkat Kota Palu di halaman Kantor Wali Kota Palu, Senin (18/12/2023).
Menurutnya, penerapan core values alias nilai dasar ‘Berakhlak ASN’ sudah menjadi kewajiban. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
“Kemenpan RB menunjukkan nilai implementasi rata-rata sebesar 60,3 persen atau kategori cukup sehat. Capaian ini menunjukkan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Palu pada tahun 2023, sudah mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak dalam perilaku kerja sehari-hari dengan baik. Hanya saja, nilai-nilai berakhlak belum menjadi bagian dari perilaku kerja sehari-hari, serta menjadi ciri khas yang mewakili individu. Hal ini bisa dimaknai, nilai dasar berakhlak belum menjadi habituasi atau kebiasaan,” ucapnya.
Selanjutnya, ia menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh unit pelayanan yang menjadi sampling penilaian kepatuhan pelayanan publik 2023 oleh Ombudsman Republik Indonesia, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Palu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Palu, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palu, Puskesmas Kamonji dan Puskesmas Kawatuna.
“Terima kasih atas kerja keras dan perbaikan yang telah dilakukan, progres capaian yang sangat bagus dan luar biasa. Tahun 2022 pelayanan publik kota palu sudah kategori zona hijau, namun nilainya masih 79,09 point. Selanjutnya, terjadi lompatan yang sangat bagus, bergerak semakin cepat pada tahun 2023 menjadi 86,07 point. Ini yang perlu saya apresiasi. Tentunya capaian ini, atas kolaborasi seluruh perangkat daerah dan stakeholder,” urainya.
Ia berpesan kepada seluruh unit pelayanan, agar terus melakukan perbaikan, sehingga target pada 2024 bisa masuk kategori A, bahkan masuk 10 besar pelayanan publik terbaik di indonesia.
Kemudian, kata dai, Kemenpan RB melalui Kedeputian Bidang Pelayanan Publik, melakukan evaluasi kinerja pelayanan pada rumah sakit umum anutapura.
“Hasil evaluasi Tahun 2023 di rumah sakit umum anutpura palu yakni predikat a, kategori sangat baik untuk tranformasi pelayanan publik, harus didukung pembangunan zona integritas,” katanya.
DEKLARASI NETRALITAS ASN
Pada kesempatan itu, juga dilaksanakan deklarasi netralitas ASN pada Pemilu 2024 dipimpin Sekretaris Kota (Sekkot) Palu, Irmayanti, diikuti seluruh peserta upacara.
Selanjutnya, diikuti penandatanganan fakta integritas ASN oleh Sekkot Irmayanti, Ketua Bawaslu Kota Palu, Agussalim Wahid, disaksikan Wawali Reny, Komisioner Bawaslu dan Kaban Kesbangpol Kota Palu.
Selanjutnya, juga dilaksanakan penyerahan penghargaan unit intervensi berbasis masyarakat kepada Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan dengan predikat pencapaian prima terbaik.
Penyerahan diserahkan Kepala BNN Kota Palu, AKBP Baharudin, kepada Lurah Tatura Utara, Firman, dan Camat Palu Selatan, Goenawan.HGA
