Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Palu, Nursalam Halim, dalam kesempatan yang sama memaparkan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan sekaligus pentingnya memastikan kepesertaan pekerja konstruksi. Ia menilai sektor konstruksi merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi risiko kecelakaan kerja sehingga perlindungan jaminan sosial harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan proyek.
“Setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena itu, kami mendorong seluruh pemerintah daerah, pengguna jasa, penyedia jasa, dan pihak terkait untuk memastikan seluruh pekerja yang terlibat dalam proyek konstruksi telah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan,” kata Nursalam.
Menurutnya, kepastian perlindungan perlu diberikan sejak pekerja mulai terlibat dalam proyek hingga pekerjaan tersebut selesai. Dengan perlindungan tersebut, pekerja dan keluarganya memiliki kepastian ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun risiko sosial ekonomi lainnya.
Monitoring dan evaluasi tersebut diikuti secara luring oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala OPD Pemerintah Kota Palu, serta Ketua Asosiasi Konstruksi Sulawesi Tengah. Sementara secara daring, kegiatan diikuti oleh Kepala Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Tengah, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan se-Sulawesi Tengah, serta Kepala OPD pemerintah kabupaten se-Sulawesi Tengah.
Keterlibatan berbagai instansi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan pekerja dalam proyek pemerintah membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, BPJS Ketenagakerjaan, serta pelaku usaha konstruksi memiliki peran masing-masing dalam memastikan ketentuan perlindungan pekerja benar-benar diterapkan.
Melalui kegiatan ini, BPJS Ketenagakerjaan bersama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah berharap kepatuhan terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan semakin diperkuat, khususnya pada proyek-proyek konstruksi yang menggunakan APBD.
Pembangunan infrastruktur, pada akhirnya, bukan hanya tentang gedung, jalan, atau fasilitas publik yang dihasilkan. Di balik setiap proyek terdapat pekerja yang menghadapi risiko dalam menjalankan tugasnya. Karena itu, memastikan mereka terlindungi menjadi bagian penting dari pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Sulawesi Tengah. WAN
