Perkuat Kepastian Investasi dan Hilirisasi Berkelanjutan

SULTENG RAYA – Dukungan penuh Mining Industry Indonesia (MIND ID) terhadap pengembangan Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa kembali ditegaskan melalui kunjungan kerja Komisaris MIND ID sekaligus Asisten Utama Operasi (Astamaops) Kapolri, Komjen Pol. Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Si., bersama Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin ke kawasan proyek PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Selasa (4/8/2026).

Kunjungan yang melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, serta para pemangku kepentingan ini menjadi bagian dari penguatan sinergi lintas kelembagaan untuk memastikan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Pomalaa berjalan aman, kondusif, patuh terhadap hukum, berkelanjutan, serta mampu menghadirkan nilai tambah bagi Indonesia dan masyarakat setempat.

Kunjungan ini sekaligus mencerminkan komitmen MIND ID sebagai holding industri pertambangan Indonesia untuk mengawal dan mendukung pengembangan proyek strategis PT Vale sebagai bagian dari agenda hilirisasi mineral nasional. Dukungan tersebut tidak hanya diarahkan pada keberlanjutan pembangunan proyek, tetapi juga pada penguatan kepastian investasi, tata kelola yang baik, perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta penciptaan manfaat ekonomi jangka panjang bagi Kabupaten Kolaka dan Sulawesi Tenggara.

Dalam kunjungan tersebut, Komjen Pol. Mohammad Fadil Imran hadir bersama Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin, jajaran manajemen PT Vale, antara lain Chief Sustainability & Corporate Affairs Officer Budiawansyah dan Chief Project Officer Muhammad Asril, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Turut hadir Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol. Himawan Bayu Aji, Pangdam Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko, Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala, Bupati Kolaka H. Amri, Kapolres Kolaka AKBP Yudha Widyatama Nugraha. Danrem 143/Halu Oleo Brigjen TNI Raden Wahyu Sugiarto, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Sugeng Riyanta.

Kehadiran MIND ID bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, PT Vale, mitra proyek, dan pemangku kepentingan lainnya memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keamanan, kepastian hukum, kelancaran operasional, serta keberlanjutan pembangunan PSN Blok Pomalaa.

Sinergi tersebut juga menegaskan bahwa setiap dinamika sosial, hukum, maupun operasional yang muncul di sekitar kawasan proyek perlu diselesaikan melalui dialog, koordinasi, dan mekanisme yang transparan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan investasi, perlindungan hak masyarakat, kepastian hukum, dan kelestarian lingkungan.

Sebagai bagian dari agenda strategis hilirisasi mineral nasional, IGP Pomalaa dikembangkan untuk memperkuat nilai tambah sumber daya mineral Indonesia sekaligus mendukung posisi Indonesia dalam rantai pasok global kendaraan listrik.

Di Blok Pomalaa, PT Vale bersama mitra globalnya membentuk perusahaan patungan PT Kolaka Nickel Indonesia (KNI) untuk membangun fasilitas High Pressure Acid Leach (HPAL) di kawasan industri PT Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP).

Fasilitas tersebut dirancang untuk menghasilkan Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) dengan estimasi kapasitas produksi tahunan sekitar 120.000 ton nikel dan sekitar 15.000 ton kobalt yang terkandung dalam MHP. Produk tersebut merupakan bahan baku penting dalam pengembangan rantai pasok baterai kendaraan listrik global.

Melalui pengembangan proyek ini, PT Vale tidak hanya mendukung agenda hilirisasi nasional, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekosistem industri baru, peningkatan aktivitas ekonomi daerah, pengembangan kapasitas tenaga kerja, serta terbukanya peluang usaha bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Dalam peninjauan lapangan, Komjen Pol. Mohammad Fadil Imran menegaskan pentingnya menjaga iklim investasi yang aman dan kondusif dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan.

“Holding tentu akan maksimal dalam mendukung anak holding [PT Vale]. Ada [muncul] persoalan-persoalan riak sosial itu, kita lakukan rapat di Jakarta, lalu melakukan peninjauan situasi aktual di lapangan dengan mengajak serta Forkopimda, Polda, Kodam, Bupati, dan Kejaksaan. Harapannya, semua persoalan bisa diselesaikan dengan sinergi tanpa meninggalkan masyarakat. Jadi kita ingin kawasan industri ini maju, masyarakatnya maju, alamnya lestari,” ujar Komjen Pol. Fadil Imran.

Pernyataan tersebut menegaskan dukungan penuh MIND ID terhadap keberlanjutan pengembangan PT Vale di Pomalaa sekaligus pentingnya membangun iklim investasi yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha, manfaat bagi masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan.

Komjen Pol. Fadil Imran juga menyoroti dampak berganda yang telah tumbuh seiring dengan perkembangan kawasan industri di Kolaka. Aktivitas ekonomi di sektor transportasi, kuliner, perhotelan, pariwisata, serta penyerapan tenaga kerja menjadi bagian dari manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan daerah.

“Masyarakat sangat berterima kasih. Ini kedua kali saya ke sini. Saya juga mendengarkan dari Pak Bupati bahwa dengan adanya kawasan industri [dan kehadiran PT Vale], memberikan dampak ikutannya, mulai dari bisnis truk, kuliner, wisata, hotel, dan sebagainya, termasuk penyerapan tenaga kerja. Jadi kita sepatutnya mendukung semua, tidak membuat kegaduhan yang berdampak bukan hanya kepada Kolaka dan Sulawesi Tenggara, tetapi juga nama baik Indonesia. Semua persoalan bisa diselesaikan asal hati jernih, pikiran jernih, dan tujuannya untuk kemajuan bersama. Menjaga kondusivitas iklim investasi itu nomor satu,” tambahnya.

Dukungan tersebut mempertegas bahwa keberlanjutan pembangunan PSN Blok Pomalaa membutuhkan kepastian hukum, keamanan, koordinasi yang kuat, serta ruang dialog yang konstruktif. Setiap persoalan perlu diselesaikan melalui mekanisme yang sah dan mengedepankan kepentingan bersama, tanpa mengganggu keselamatan, aktivitas masyarakat, maupun kelancaran pembangunan proyek strategis nasional.

Dalam menghadapi berbagai potensi hambatan operasional, termasuk gangguan terhadap akses dan jalur logistik vital, seluruh pihak berkomitmen memastikan penanganan dilakukan secara tegas, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan aset strategis, keselamatan pekerja dan masyarakat, serta kepastian investasi di kawasan PSN.