Forum tersebut diikuti para kepala daerah se-Sulawesi Tengah, termasuk Bupati Morowali Utara Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS, sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah daerah dengan KPK dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi pelaksanaan MCSP di masing-masing daerah.
Wakil Bupati H. Djira K. menegaskan bahwa hasil rapat di tingkat provinsi harus segera diterjemahkan ke dalam langkah nyata di tingkat kabupaten agar target pelaksanaan MCSP dapat tercapai sesuai ketentuan.
“Bapak Bupati mengarahkan agar seluruh perangkat daerah memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan MCSP KPK. Karena itu, saya meminta setiap OPD memperkuat koordinasi, melengkapi seluruh indikator yang menjadi tanggung jawabnya, dan memastikan seluruh tindak lanjut dilaksanakan tepat waktu. Pencegahan korupsi harus dimulai dari tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” kata H. Djira K.
Ia menambahkan, sesuai arahan Bupati Morowali Utara, pemerintah daerah akan kembali menggelar rapat lanjutan pada pekan depan untuk mengevaluasi progres tindak lanjut setiap perangkat daerah terhadap hasil rapat koordinasi di tingkat provinsi. Evaluasi tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh indikator MCSP KPK Tahun 2026 dapat dipenuhi sesuai target dan batas waktu yang telah ditetapkan.
“Pekan depan kita akan kembali melaksanakan rapat evaluasi sesuai arahan Bapak Bupati. Saya berharap seluruh OPD terus memperkuat koordinasi dan mempercepat penyelesaian setiap indikator MCSP. Dengan demikian, komitmen Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi dapat diwujudkan secara nyata,” ujar H. Djira K.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas melalui implementasi MCSP KPK secara konsisten, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. VAN
