Lebih jauh, sorotannya mengarah ke akar persoalan yang jarang dibicarakan secara terbuka: minimnya laporan resmi dari pemerintah desa. Padahal, menurutnya, perangkat desa dan masyarakat setempat adalah pihak yang paling mengetahui dinamika di wilayah masing-masing. “Selama ini polisi selalu disorot, tapi hampir tidak ada laporan dari desa. Kalau ingin efektif, pencegahan harus dimulai dari bawah,” tegasnya.
Di titik inilah Hendrawan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. Pemerintah daerah, kecamatan, desa, hingga tokoh masyarakat—termasuk tokoh adat dan agama—dinilai memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kolektif. Edukasi tentang dampak hukum dan kerusakan lingkungan akibat PETI, menurutnya, harus terus digaungkan.
Namun ia tidak menutup mata pada realitas sosial di balik aktivitas ilegal tersebut. Banyak warga yang menggantungkan hidup dari tambang tanpa izin. Karena itu, penindakan harus diikuti dengan solusi nyata. “Harus ada jalan keluar setelah penindakan. Pemerintah daerah perlu hadir memberikan alternatif ekonomi bagi masyarakat,” katanya.
Terkait isu adanya oknum yang diduga membekingi aktivitas ilegal, Hendrawan menegaskan bahwa hal tersebut adalah tindakan personal yang tidak memiliki legitimasi institusi.
“Tidak ada yang merestui tindakan ilegal. Kalau semua pihak bersinergi dan tidak ada pembiaran, saya yakin pelanggaran seperti PETI bisa ditekan,” pungkasnya. AJI
