SULTENG RAYA-Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Yudiawati V. Windarrusliana, menegaskan bahwa semua guru, baik berstatus PNS, P3K, maupun honorer, memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencerdaskan bangsa.
Berkat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah kini menghadirkan terobosan dalam mendukung pendidikan, salah satunya melalui program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
“Dengan lompatan PAD dari Rp 900 miliar pada 2021 menjadi Rp 2,2 triliun saat ini, program BOSDA hadir untuk mendanai operasional SMA dan SMK negeri, termasuk pembayaran gaji guru honor,” kata Yudiawati dalam keterangannya di Palu, baru-baru ini.
Ia menyoroti bahwa BOSDA menjadi solusi untuk memastikan tidak ada lagi guru honorer yang digaji di bawah Rp 1 juta per bulan. Sebelumnya, beberapa guru honorer hanya menerima gaji sebesar Rp 300 hingga Rp 500 ribu, yang jauh dari layak.
Perhatian besar dari Gubernur Sulteng terhadap pendidikan juga tercermin dalam berbagai program beasiswa. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kerjasama dengan Universitas Terbuka (UT) untuk memberikan beasiswa pascasarjana (S2) bagi guru di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), yang akan dimulai pada 2025.
Selain itu, program beasiswa bagi siswa kurang mampu juga akan mulai berjalan pada tahun 2025, bersamaan dengan peningkatan alokasi PAD yang diproyeksikan mencapai Rp 5 triliun.
Tak hanya itu, Yudiawati juga menginformasikan tentang tambahan penghasilan bagi guru ASN yang bersumber dari dana transfer. Meski ada keterlambatan, dana ini akan dicairkan dalam waktu dekat, berpotensi memberikan “gaji dobel” bagi para guru.
“Dengan semua upaya ini, kami berharap kesejahteraan guru di Sulawesi Tengah dapat meningkat, sejalan dengan komitmen kuat pemerintah untuk memajukan pendidikan,” pungkas Yudiawati. ENG
