SULTENG RAYA – Kabupaten Poso berhasil meraih insentif fiskal sebesar Rp 5.599.240.000 dari Pemerintah Pusat atas keberhasilannya dalam percepatan penurunan stunting selama tahun 2024.
Selain itu, Kabupaten Poso juga memperoleh insentif sebesar Rp 5.761.390.000 untuk kategori penggunaan produk dalam negeri. Penghargaan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 353 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Pencapaian ini merupakan langkah penting bagi Kabupaten Poso, menunjukkan komitmen kepemimpinan Bupati Poso dr.Verna G.M Inkiriwang dalam mengatasi masalah stunting serta mendukung ekonomi lokal melalui penggunaan produk dalam negeri.
Insentif tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Tahun 2024, yang diadakan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, pada Rabu, 4 September 2024, dua pekan lalu.
Dalam acara tersebut, 20 penerima dari 130 pemerintah daerah yang terdiri atas sembilan provinsi, 99 kabupaten (termasuk Kabupaten Poso), dan 22 kota turut menerima penghargaan.
Rakornas Stunting merupakan forum tahunan yang mempertemukan berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat dan daerah, mitra pembangunan, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. Forum ini bertujuan untuk membahas strategi dan program percepatan penurunan angka stunting di Indonesia.
Dalam sambutannya, Wapres Ma’ruf Amin menekankan pentingnya menjaga komitmen dalam upaya percepatan penurunan stunting. Ia juga menyoroti pentingnya penyediaan data yang akurat serta pemantauan berkala agar program yang dijalankan tepat sasaran.
“Penajaman intervensi harus dilakukan agar program lebih tepat sasaran, mulai dari penyediaan data kelompok sasaran yang lebih akurat hingga pemantauan secara berkala,” ujar Wapres.
Keberhasilan Kabupaten Poso ini tidak hanya memperlihatkan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani kesehatan anak, tetapi juga menjadi bukti penting dalam mendukung penggunaan produk dalam negeri, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. SYM
