SULTENG RAYA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menjalin perjanjian kerja sama (PKS) kartu kredit pemerintah. PKS ditandatangani di Kantor Bank Mandiri Sulawesi Tengah, Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu, Rabu (27/9/2023).
PKS yang dilakukan juga bertepatan dengan HUT ke-45 Kota Palu itu, dihadiri Kepala BPKAD, Romi Sandi Agung dan Area Head Bank Mandiri Sulawesi Tengah, Poster Simbolon.
Pemkot Palu sendiri, merupakan kota/kabupaten pertama di Sulteng yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah atau yang saat ini disebut Kartu Kredit Indonesia (KKI).
Area Head Bank Mandiri Sulawesi Tengah, Poster Simbolon, mengatakan, Kartu kredit Pemerintah itu merupakan solusi Bank Mandiri atas penerapan Permendagri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
KKPD/KKI ini digunakan untuk transaksi belanja barang, perjalanan dinas serta belanja modal melalui mekanisme uang persediaan.
“Selain itu kemudahan penggunaan atau fleksibilitas dengan jangkauan pemakaian yang luas, transaksi dapat dilakukan di seluruh penyedia barang/jasa yang menerima pembayaran secara elektronik melalui mesin EDC,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Sulteng Raya.
“KKPD/KKI ini juga mendorong cashlesh society, meningkatkan indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), efisiensi biaya dan meningkatkan akuntabilitas pembayaran tagihan daerah,” ujarnya menambahkan.
Sementara itu, kepada Sulteng Raya, Kepala BPKAD Kota Palu, Romi Sandi Agung, mengatakan pada tahap awal, ada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Palu yang akan menjadi pilot project penggunaan KKPD diantaranya BPKAD, Dinas PTSP, Dinas Dukcapil, Dinas ATR, Bappeda.
“Ini juga dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Wali Kota no.23 tahun 2023 tentang tata cara pelaksanaan KKPD, kami tunjuk Bank Mandiri. Selanjutnya seluruh OPD yang ada sebanyak 41 akan menggunakan KKPD/KKI sebagai alat transaksi untuk belanja modal, belanja barang serta perjalanan dinas,” ujar Romi. RHT
